Bagaimana mungkin uang negara berputar triliunan rupiah… tapi negara sendiri tak selalu bisa memeriksanya? Pertanyaan itu justru datang dari Presiden Prabowo Subianto dan bikin publik ikut mengernyit.
Dalam sebuah forum ekonomi di Jakarta, Prabowo mengaku terkejut setelah mengetahui struktur BUMN ternyata bukan sekadar perusahaan besar, tapi jaringan raksasa: lebih dari seribu entitas bisnis.
Satu contoh paling mencolok, perusahaan energi negara Pertamina disebut memiliki sekitar 200 anak dan cucu perusahaan. Masalahnya bukan jumlah semata. Yang bikin gaduh: induk BUMN wajib diaudit negara, tapi sebagian perusahaan turunannya disebut tidak bisa diaudit dengan mekanisme yang sama.
Padahal sejak awal, BUMN dibangun untuk kepentingan rakyat energi, obat, dan industri strategis. Uangnya tetap uang negara. Risikonya juga milik publik. Ironinya muncul di titik ini.
Presiden terlihat kaget menemukan aturan yang terasa janggal. Tapi publik mungkin punya pertanyaan lain… kalau sekarang sudah tahu ada masalahnya, maka ini bukan lagi sekadar bahan keheranan.
Karena dalam sistem demokrasi, presiden bukan komentator. Tugasnya bukan hanya bertanya, tapi memastikan aturan itu segera dibenahi. Dan mungkin… justru di situlah ujian kekuasaan yang sebenarnya dimulai.
