Di negeri yang katanya cinta produk lokal, muncul kabar bikin kaget: BUMN PT Agrinas Pangan Nusantara diam-diam meneken kontrak impor 105 ribu mobil pickup dari India. Nilainya? Bukan receh Rp24,66 triliun. Lebih mengejutkan, DPR mengaku tahu kabar ini justru dari media.
Rinciannya fantastis. 35 ribu unit Mahindra Scorpio pickup, ditambah 70 ribu kendaraan Tata Motors—terdiri dari Yodha dan Ultra T.7—disiapkan untuk operasional program Koperasi Desa Merah Putih.
Masalahnya, industri otomotif Indonesia sebenarnya mampu memproduksi pickup hingga 1 juta unit per tahun, bahkan kapasitas pabrik yang terpakai masih jauh dari penuh. Ironisnya lagi, total impor 105 ribu unit hampir menyamai seluruh penjualan pickup nasional setahun sekitar 110 ribu unit.
DPR pun bereaksi keras. Mereka mempertanyakan: keputusan sebesar ini dibuat atas perintah siapa, untuk kepentingan siapa, dan kenapa pengawas negara malah ditinggal?
Sebagian unit bahkan sudah tiba di Indonesia, meski polemik belum selesai. Publik akhirnya bertanya: ini strategi distribusi nasional… atau keputusan kilat tanpa koordinasi?
Kalau produksi lokal bisa, tapi impor tetap dipilih, jangan salahkan rakyat curiga: slogan “bangga buatan Indonesia” cuma tulisan di spanduk. Karena yang ngebut bukan pickup-nya tapi keputusan triliunan yang melaju tanpa lampu.
