Panggung politik memanas. Menteri HAM Natalius Pigai menyatakan: menolak program Makan Bergizi Gratis alias MBG bahkan Koperasi Merah Putih sama saja menentang hak asasi manusia
Program ini memang raksasa. Pemerintah menargetkan jutaan siswa mendapat makan gratis setiap hari, dengan serapan anggaran puluhan triliun rupiah di awal 2026 saja.
Pigai beralasan, makan, kesehatan, dan pendidikan adalah hak dasar warga. Jadi, menghapus program tersebut dianggap menolak pemenuhan HAM. Kritik boleh — asal jangan sampai “menghilangkan program”.
Pernyataan ini muncul setelah kritik mahasiswa, termasuk dari BEM UGM, yang menyoroti pembiayaan mahal dan potensi pengalihan anggaran prioritas lain. Bahkan ketua BEM dilaporkan mendapat teror setelah bersuara.
Pigai juga menyebut program ini selaras agenda internasional seperti pemenuhan gizi anak oleh PBB dan UNICEF — seolah bukan sekadar kebijakan, tapi misi kemanusiaan global.
Kalau menolak program langsung dicap anti-HAM, demokrasi bisa berubah jadi prasmanan sakral: makan gratis wajib, komentar haram. Rakyat bukan robot nutrisi — mereka juga butuh hak untuk bertanya, bukan cuma hak untuk mengunyah.
