Sorotan tajam kembali ke tubuh Kepolisian Republik Indonesia, bukan soal tilang daring lagi, tapi soal kapolrinya yang wajib diganti agar reformasi Polri sukses.
Menurut Mantan Ketua KPK Abraham Samad, setelah pertemuan sejumlah tokoh nasional dengan Presiden Prabowo Subianto, seluruh peserta sepakat bahwa reformasi Polri tak akan tuntas tanpa mengganti Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo sebagai langkah awal perubahan besar.
Sebagai catatan, Presiden Prabowo telah membentuk Komisi Percepatan Reformasi Polri yang melibatkan tokoh-tokoh seperti Jimly Asshiddiqie, Mahfud MD, serta sejumlah mantan kapolri dan pakar hukum. Komisi ini dilantik November lalu dan diminta bekerja cepat serta terbuka dalam evaluasi kelembagaan Polri.
Namun, wacana pergantian Kapolri ini bertentangan dengan rekomendasi DPR baru-baru ini yang justru menegaskan Polri tetap berada di bawah Presiden dan struktur yang ada, dengan delapan poin reformasi yang diteken Komisi III DPR.
Reformasi Polri tak bisa cuma ganti slogan dan seragam. Karena kata Kapolri sendiri, ikan busuk dari kepalanya. Kalau begitu, jangan heran publik minta kepalanya diganti, bukan disisir. Sebab membersihkan institusi tapi membiarkan pucuknya tetap sama, itu namanya cuci piring tapi airnya kotor.
