"Pasal 244 KUHAP bersifat multitafsir dan tidak tegas, yang mengakibatkan pemohon kehilangan jaminan kepastian hukum yang adil."
Pengiriman delegasi ini dalam rangka mendapatkan dukungan masyarakat internasional untuk mendesak pemerintah Indonesia segera meratifikasi Statuta Roma 1998 untuk Mahkamah Pidana Internasional menjadi bagian dari hukum nasional Indonesia.
"Sudah menjadi karakter kejahatan korupsi yang berlangsung sistematis, yang melibatkan banyak pihak,"
