Penilaian Calon Anggota Komisi Informasi Publik

Kamis, 16 Maret 2017, 08:00:00 WIB - Tips

Kantor Komisi Informasi (ANTARA)

Komisi Informasi Publik (KIP) merupakan lembaga mandiri yang berfungsi menetapkan petunjuk teknis standar layanan Informasi Publik, menyelesaikan sengketa informasi publik melalui Mediasi atau Ajudikasi non litigasi. Untuk menyelenggarakan fungsinya tersebut, KIP memiliki anggota KIP yang berjumlah 7 (tujuh) orang untuk di tingkat Pusat dan 5 (lima) orang untuk tingkat Provinsi yang terdiri dari seorang ketua merangkap anggota dan didampingi oleh seorang wakil ketua merangkap anggota.

Jumlah anggota tersebut, harus mencerminkan unsur Pemerintah dan unsur Masyarakat. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, bahwa yang dapat menjadi Anggota KIP harus memenuhi syarat sebagai berikut:

1. Warga negara Indonesia.
2. Memiliki integritas dan tidak tercela.
3. Tidak pernah dipidana karena melakukan t indak pidana yang diancam dengan pidana 5 ( lima) tahun atau lebih.
4. Memiliki pengetahuan dan pemahaman di bidang keterbukaan Informasi Publik sebagai bagian dari hak asasi manusia dan kebijakan publik.
5. Memiliki pengalaman dalam akt ivitas Badan Publik.
6. Bersedia melepaskan keanggotaan dan jabatannya dalam Badan Publik apabila diangkat menjadi anggota Komisi Informasi.
7. Bersedia bekerja penuh waktu.
8. Berusia sekurang-kurangnya 35 (tiga puluh lima) tahun dan sehat jiwa dan raga.

Rekrutmen calon anggota Komisi Informasi Publik harus dilakukan secara terbuka, jujur, dan objektif. Calon anggota KIP terpilih di uji kepatutan dan kelayakan oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan selanjutnya ditetapkan oleh Presiden menjadi Anggota KIP.

Komentar