Utusan PBB minta masyarakat diberi akses internet
Jakarta - Makin pesatnya teknologi informasi dan komunikasi di seluruh dunia belum diikuti dengan pemerataan akses bagi sebagian besar populasi, terutama masyarakat miskin. Padahal, bagi populasi miskin, akses tersebut menjadi semakin mendesak.
"Akses terhadap internet semakin penting karena akan terkait erat dengan akses terhadap pendidikan dan hak atas pengetahuan," ujar Pelapor Khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Bidang Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi, Frank La Rue, di sela-sela pertemuan "Asia Civil Society Consultation On National Security And Right to Information Principles" di Jakarta, Kamis (10/11).
La Rue mengambil contoh India. Negara dengan populasi terbesar kedua di dunia tersebut merupakan salah satu yang termaju di bidang teknologi informasi dan komunikasi. Namun hanya 7 persen populasi yang memiliki akses Internet. Sementara di Afrika, tidak ada koneksi internet.
"Kebanyakan negara, ketimbang mengatasi masalah pemerataan akses, justru lebih berfokus pada pembatasan akses," ujar La Rue.
Pemerintahan, lanjutnya, lebih takut pada ekses-ekses negatif yang dikhawatirkan akan timbul akibat adanya akses internet, sehingga mereka sibuk mengatur larangan dan pembatasan.
"Selalu ada ketakutan. Padahal akses adalah satu-satunya cara menghumanisasi masyarakat kita," tegas La Rue.
- Elsam Kritik Kebijakan Pengintaian Media Sosial
- Mendudukkan Kembali Peran Badan Siber dan Sandi Negara
- Kominfo Sarankan Kepala Desa Optimalkan Dana Desa untuk Infrastruktur Internet
- Dianggap Ganggu Bisnis Hotel, Kominfo Diminta Blokir Airbnb
- Seluruh Anggota APJII Segera Sediakan Layanan Internet Broadband di Seluruh Pelosok Indonesia
- Operasi Kejahatan Siber WN China di Rumah Mantan Jenderal
- Membongkar Jaringan WN China, Pelaku Kejahatan Siber
