JAKARTA, GRESNEWS.COM - Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) Nusron Wahid mendesak pemerintah segera memfasilitasi Kredit Usaha Rakyat (KUR) untuk para Tenaga Kerja Indonesia. Nusron menyebutkan sampai saat ini belum ada satu pun bank pelaksana di Indonesia yang secara khusus masuk ke sektor pembiayaan TKI.

“Sejauh ini hanya Bank Perkreditan Rakyat (BPR), Koperasi Simpan Pinjam dan China Trust saja yang bekerjasama dalam bidang pembiayaan TKI,” ungkap Nusron kepada Gresnews.com usai Rapat Koordinasi tertutup dengan sejumlah menteri lainnya di Gedung Maramis Kemenkoperekonomian, Senin (15/12).

Nusron menilai kebijakan KUR berdampak signifikan pada hasil pendapatan TKI dan juga berperan penting dalam menekan beban suku bunga menjadi lebih rendah. Selama ini, Nusron mencontohkan bahwa untuk berangkat ke luar negeri semisal Taiwan, para TKI harus merogoh dana yang cukup besar hingga mencapai 17 sampai 18 Juta.

“Biaya paspor, fee agency dan dan bunga bank saja di Taiwan selama tiga tahun itu totalnya 51 juta, sedangkan gaji tenaga kerja kita rata-rata hanya 4,7 juta. Sehingga yang terjadi 10-11 kali gaji dari hasil kerja itu tidak sepenuhnya dimanfaatkan untuk kebutuhan TKI,” kata Nusron.

Nusron mengeluhkan  pinjaman keberangkatan TKI yang terjadi selama ini masih cukup berat dikarenakan tingkat beban bunga dan administrasi yang cukup tinggi seperti paspor, BLK dan lain-lain. Nusron meyakini jika semua manajemen biaya tersebut diatur sesuai skema KUR maka akan sangat menolong TKI.

Atas dasar itu, Nusron menginginkan agar permintaan BNP2TKI yang telah dilayangkan kepada pemerintah dalam rapat koordinasi dapat direspon secepat mungkin. Sehingga struktur mekanisme pembiayaan dan kesejahteraan TKI semakin tertata dengan baik.

BACA JUGA:
Tags