JAKARTA, GRESNEWS.COM - Tugas-tugas Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan TKI (BNP2TKI) dinilai akan semakin berat. Pusat Studi Nusantara (Pustara) berpandangan, elain aspek perlindungan TKI yang masih lemah, di depan mata kita akan menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) yang akan diberlakukan tahun depan.

"MEA bukan hanya kompetisi perdagangan barang dan jasa, tapi tenaga kerja juga. Nantinya banyak tenaga kerja asing yang punya skill akan bebas keluar masuk Indonesia," ujar direktur riset dan advokasi Pustara Imam el Ghazali dalam siaran pers yang diterima Gresnews.com, Minggu (30/11).

Imam memaparkan beberapa catatan untuk kepala BNP2TKI yang baru Nusron Wahid. Dia menilai, Nusron harus ekstra bekerja keras meningkatkan kualitas TKI agar tidak tertinggal dari negara-negara lain dengan melakukan peningkatan pendidikan bagi calon TKI yang selama ini masih kalah dengan negara pengirim, terutama Filipina.

"Caranya segera revitalisasi Balai Latihan Kerja di beberapa daerah yang selama ini banyak tidak berfungsi," ujarnya.

Pengawasan pendidikan calon TKI harus ditegakkan mengingat saat ini kewajiban para calon TKI wajib melaksanakan pendidikan 200 jam. Faktanya kasus-kasus yang muncul masih banyak yang melakukan potong durasi dengan membayar Rp3 juta, sementara yang pegang sistemnya adalah BNP2TKI. "Kalau masih seperti ini, maka kita akan dilibas oleh Negara-negara lain," tegas Imam yang juga pengajar di Universitas Nasional ini.

Selanjutnya, kata dia, Nusron juga harus segera membuat regulasi untuk melindungi eksistensi TKI yang bekerja di sektor anak buah kapal (ABK) dengan meratifikasi Maritim Labour Conference (MLC) mengingat Singapura dan Filipina sudah meratifikasi. Penegakan hukum harus ditegakan karena praktek pungli masih berjalan terutama untuk para calon TKI Korea. "Jadi, bebaskan TKI dari bentuk pungli dan pemerasan," jelasnya.

Catatan lain, BNP2TKI harus berani menghapus kredit bagi TKI yang dilakukan koperasi-koperasi dengan dalih memberikan pinjaman ke calon TKI, namun prakteknya justru mencekik dengan bunga bank tinggi. "Hapuskan kredit TKI yang dilakukan koperasi-koperasi dengan bunga bank yang mencekik para TKI karena ini bentuk kejahatan utang," tukasnya.

Nusron Wahid sendiri dalam sambutannya di acara serah terima jabatan Kepala BNP2TKI, Jumat (28/11) kemarin berjanji akan mengemban tugasnya dengan baik meski masih awam dengan urusan TKI.

"Saya tidak terbayangkan harus mengurusi hal yang kecil ini. Tapi bagaimana hal ini bisa menjadi lebih baik. Dan dalam waktu secepatnya Saya akan berkomunikasi dengan para Stakeholders. Mari Kita dukung bersama-sama BNP2TKI. Sekali lagi Saya mohon dukungan. Yang sudah baik kita lanjutkan, dan yang belum kita perbaiki," kata Nusron.

Terkait penanganan masalah-masalah TKI termasuk TKI yang terancam hukuman mati, Nusron berjanji akan mengedepankan semacam sistem peringatan dini. "Kami ini mengedepankan early warning system. Penguatan perlindungan TKI dengan berbasis early warning system, deteksi dini," katanya.

Selama ini menurut Nusron masyarakat sering kaget ketika tiba-tiba ada TKI di luar negeri yang dihukum gantung. Sederet masalah juga sering menimpa TKI seperti gajinya tidak dibayar, sakit, atau ditelantarkan oleh majikan. Seringkali masalah itu tak diketahui oleh pejabat di kedutaan atau BNP2TKI.

"Kami harus ada semangat perubahan, deteksi dini harus dilakukan. Deteksi dini untuk memonitor kondisi TKI di luar negeri. Apakah gajinya dibayar utuh? Kami juga bisa memonitor apakah dia sakit atau tidak," kata Nusron. (dtc)

BACA JUGA:
Tags