Jakarta - Apabila akhirnya DPR tidak menyetujui penaikan harga BBM maka pemerintah akan melaksanakan keputusan itu.

"Tentu pemerintah akan memberikan catatan konsekuensi apa yang akan terjadi. Dan konsekuensi itu pun harus dipahami atau dengan kata lain disetujui oleh wakil rakyat," kata Staf Khusus Presiden Bidang Komunikasi dan Hubungan Masyarakat, Heru Lelono, melalui pesan elektronik, Jumat (30/3).

Heru menambahkan, soal penaikan harga BBM itu jangan hanya untuk kepentingan sempit kelompok atau partai politik saja. Jangan buat rakyat bingung, bahkan menertawakan elite politik yang bingung sendiri dengan ketatanegaraan yang disusunnya. "Rakyat yang bingung akan kehilangan kepercayaan, dan itulah mengapa mereka turun ke jalan," kata Heru.

Demokrasi boleh sepenuhnya sepakat, namun juga boleh sepakat untuk tidak sepakat.

"Tetapi demokrasi yang berdasar kepada suara aspirasi terbanyak, harus tetap dihormati oleh suara aspirasi sisanya. Itulah demokrasi yang sehat. Jangan terus lukai demokrasi Indonesia," pungkas dia.

Pada bagian lain Heru mengatakan, perbincangan, perdebatan sampai perilaku berbagai komponen bangsa, khususnya elite politik berkaitan dengan masalah BBM akhir-akhir ini tampaknya bergeser dari demokrasi yang menjadi roh ketatanegaraan kita.

"Rakyat yang seharusnya memiliki wakil penyambung lidah aspirasinya di DPR, tampak berjarak dengan wakilnya," kata Heru.

Padahal, kata Heru, mekanisme politik kita sudah baku tersepakati oleh undang-undang yang berlaku hari ini. Pemerintah bertugas menyusun rencana kebijakan. Tentu dengan versi dan kemampuan berpikir pemerintah yang sedang mengemban amanah rakyat secara demokratis.

"Kebijakan itu sebagian terbesar hanya bisa dilaksanakan bila telah disetujui oleh wakil rakyat di DPR," ungkap Heru.

Proses penyusunan kebijakan di meja pemerintah sarat dengan proses teknis. Sedangkan di DPR tampak sarat dengan proses politik.

"Biasanya proses politik cenderung gaduh, karena kualitas kematangan politik yang ada saat ini. Jadi kalau kita masih taat kepada ketatanegaraan yang ada, maka tentang masalah BBM ini proses perbincangannya ada di meja DPR," kata dia.

BACA JUGA:
Tags