Wacana Kembalinya TNI dalam Politik Praktis

Sabtu, 08 Oktober 2016, 09:00:11 WIB - Politik

Diskusi " Barak TNI : Tentara Profesional vs Pusaran Politik dan Bisnis " di Jakarta Selatan, Jumat, (7/10).(Armidis Fahmi/Gresnews.com)


JAKARTA, GRESNEWS.COM - Lontaran wacana Panglima TNI Gatot Nurmantyo untuk mengembalikan TNI agar memiliki hak politik memantik polemik. Sejumlah pihak bereaksi menolak wacana tersebut, dengan alasan akan merusak demokrasi yang telah dibangun selama ini.

Kendati diakui pada dasarnya, hak politik merupakan hak dasar yang melekat pada setiap warga. Namun memberikan hak politik kepada TNI perlu dikaji mendalam agar tidak kembali ke masa otoritarianisme, semasa dwifungsi ABRI diberlakukan.

Wacana mengembalikan TNI dalam politik itu disampaikan panglima TNI, Selasa (4/10). Menurut Gatot, TNI saat ini seperti warga negara asing, karena tidak memiliki hak politik. Kendati ada keinginan itu, panglima mengaku ide tersebut tidak untuk diterapkan saat ini. 'Dikatakan harapan boleh, tapi yang jelas sekarang saya sebagai Panglima, TNI belum siap. Entah 5 atau 10 tahun lagi, yang akan datang,' ujarnya.

Meski belum jelas maksud persis ide Panglima TNI tersebut. Namun sebagian kalangan menolak wacana tersebut.



Pengamat politik dan peneliti senior Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Ikrar Nusa Bhakti menilai, pernyataan Gatot Nurmantyo itu masih debateble. Tetapi TNI sendiri mengaku belum siap dengan kondisi itu karena khawatir akan membuat perpecahan di kalangan militer atau perpecahan nasional.

'Anda bisa bayangin enggak di sini ada barak militer AD, Kopassus, terus hasil pemilu menunjukkan hasil yang berbeda. Kalau buat orang sipil dari tahun 1955 sudah biasa. Tapi untuk orang militer siapa tuh jangan-jangan komandan anda dekat sama orang partai A partai B. Jangan-jangan komandan anda punya keinginan jadi jenderal. Itu yang dimaksud dengan ketidaksiapan itu,' ujar Ikrar dalam diskusi bertajuk ' Barak TNI : Tentara Profesional vs Pusaran Politik dan Bisnis ' di Jakarta Selatan, Jumat, (7/10).

Namun Ikrar dapat memastikan, bahwa hak pilih yang dimaksud dalam pernyataan Gatot adalah hak TNI untuk memilih. Sebab hak untuk dipilih, menurut Ikrar, sudah sangat jelas diatur melalui undang-undang. 'Hak untuk dipilih itu sudah ada aturannya. Apakah dia tentara, PNS, BIN kalau mau menjadi anggota legislatif atau kepala daerah harus mundur,' ujarnya.

Menurut dia Kalau TNI ingin diberikan haknya, maka perlu memperbaiki kedewasaan politik TNI, agar bisa menerima perbedaan. Dalam konteks ini, sipil lebih dewasa menghadapi perbedaan itu dibanding kalangan militer.

'Mereka memang harus siap menerima perbedaan. Serta tidak boleh dipaksa komandannya untuk memilih A atau B,' ujar Ikrar.

Kultur under the command yang melekat pada TNI akan menyulitkan TNI lepas dari komando komandannya. Hal ini memiliki konsekuensi bahwa TNI akan bergerak yang tidak bisa lepas dari bayang-bayang komandannya. Akibatnya kemandirian TNI dalam politik praktis masih sepenuhnya belum dapat dipulihkan.

Baca selanjutnya: 1 2 3

Komentar