Terulang Upaya Pengalihan Wewenang Penuntutan KPK

Selasa, 12 September 2017, 13:00:00 WIB - Politik

Jaksa Agung Prasetyo (kiri) didampingi Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Arminsyah (kanan) menjawab pertanyaan anggota Komisi III dalam rapat kerja di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (11/9). Raker tersebut membahas tugas dan wewenang Kejaksaan Agung dalam penanganan sejumlah kasus termasuk kerjasama antar lembaga penegak hukum, serta rencana pembentukan Satgas Tipikor oleh Kejaksaan Agung. (ANTARA)


LAGU LAMA UPAYA PELEMAHAN - Peneliti dari Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK) Miko Ginting berpendapat bahwa saran Jaksa Agung M. Prasetyo agar fungsi penuntutan tindak pidana korupsi (tipikor) dikembalikan ke kejaksaan, menunjukkan adanya keinginan untuk melemahkan kewenangan KPK melalui revisi UU KPK. Pasalnya, saran tersebut hanya bisa diwujudkan melalui perubahan UU KPK.

'Upaya pelemahan terhadap KPK semakin nyata dengan statement itu,' ujar Miko, Senin (11/9).

Menurutnya statement Jaksa Agung sama dengan mendorong revisi UU KPK. Karena apabila keinginan Jaksa Agung itu ingin diwujudkan, maka jalannya harus dengan merevisi UU KPK.

Miko meyakini adanya pihak-pihak yang memusuhi KPK sehingga ingin kewenangannya itu dipangkas. KPK sepertinya sudah menjadi musuh bersama termasuk institusi-institusi penegak hukum lainnya.


Menurutnya mempersoalkan kewenangan penuntutan KPK dinilai tidak relevan jika kembali diangkat saat ini. Perdebatan tersebut sudah selesai saat pembentukan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi.

Selain itu, menurut Miko, keberadaan KPK sebagai trigger mechanism sangat relevan jika melihat kondisi pemberantasan korupsi hari ini. 'Statement itu seperti mengulang perdebatan saat pembentukan UU KPK 15 tahun lalu. Ironis sebenarnya statement demikian muncul kembali setelah 15 tahun pasca pembentukan KPK. Jadi, kita seperti bicara mundur kepada fase sekian tahun yang lalu,' kata Miko.

Wacana pemangkasan kewenangan KPK juga pernah terlontar pada 2009 lalu. Saat itu Rapat Panitia Kerja Rancangan Undang-undang (RUU) Pengadilan Tindak Pidana Korupsi telah sepakat memenggal kewenangan penuntutan KPK.

Proses pembahasan RUU Pengadilan Tipikor di tingkat Panitia Kerja ketika itu menunjukkan gejala yang semakin mengancam pemberantasan korupsi.

Selain persoalan komposisi Hakim Ad Hoc yang dikurangi; tempat kedudukan Pengadilan yang justru memposisi Pengadilan Tipikor sebagai sub-ordinat Pengadilan Negeri; dan proses seleksi hakim karir/adhoc yang tidak jelas; Panja juga berencana memberikan kado manis lain untuk koruptor. Yaitu: pemangkasan kewenangan Penuntutan dan Penyadapan. Padahal dua titik kewenangan inilah yang membuat sejumlah anggota DPR dan penegak hukum korup ditangkap KPK.

Saat itu Indonesia Corruption Watch (ICW)juga menolak dan mengeluarkan siaran pers dan menjelaskan analisis hukum pengkebirian kewenangan Penuntutan KPK kami memberikan sejumlah pertimbangan. Dari Aspek hukum jelas usulan tersebut menyesatkan. Berdasarkan pemantauan yang dilakukan ICW, setidaknya ada dua pertimbangan hukum yang digunakan Panja.

Pertama, kewenangan Penuntutan di KPK harus dialihkan hanya pada Kejaksaan, karena diatur di UU Nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan RI, tepatnya Pasal 1 butir (2): 'Penuntut Umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh UU ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan putusan hakim'. Dari pasal inilah kemudian panja berpendapat, bahwa hanya kejaksaan yang dapat melakukan penuntutan.

Tentu saja analisis tersebut terlalu dangkal dan mengada-ada. Perhatikan kata: 'yang diberi wewenang oleh UU ini'. Secara a contrario, sesungguhnya dimungkinkan ada UU lain yang juga memberikan kewenangan penuntutan pada lembaga/pihak lain. Jadi, tidak merupakan monopoli Kejaksaan. Disinilah UU Nomor 30 tahun 2002 tentang KPK menjadi dasar hukum penting, bahwa boleh-boleh saja, KPK diberikan kewenangan Penuntutan.

Kedua, karena UU Kejaksaan RI disahkan tahun 2004, maka UU KPK yang disahkan tahun 2002 harus dikesampingkan. Kesesatan berpikir hukum semakin terlihat disini. Karena asas 'lex posterio derogat legi priori' atau UU yang baru mengesampingkan yang lama. Asas ini hanya berlaku jika dua UU tersebut mengatur materi yang sama. Misalnya: di tahun 1999 telah disahkan UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, kemudian pada tahun 2001 dilakukan revisi. Maka yang berlaku materi perbaikan UU Nomor 20 tahun 2001.

Sedangkan untuk UU KPK tentu saja analisis hukumnya berbeda. Yaitu, seperti yang dikatakan Mahkamah Agung melalui KMA/694/RHS/XII/2004 dan diatur tegas di UU KPK, bahwa UU Nomor 30 tahun 2002 bersifat Khusus. Maka berlakulah asas 'lex specialis derogat legi generale'. Artinya: UU yang bersifat khusus mengesampingkan UU yang bersifat umum. Karena UU tentang Kejaksaan RI merupakan UU yang mengatur secara umum keberadaan dan kewenangan Jaksa, maka UU Kejaksaan tersebut dapat dikesampingkan dengan UU KPK. (dtc)


Baca selanjutnya: 1 2

Komentar