JAKARTA, GRESNEWS.COM - Pengamat Politik Universitas Indonesia Boni Hargens menilai Musyawarah Nasional (Munas) Partai Golkar akhir bulan ini terlalu dipaksakan. Dia menduga ‎Ketua Umum Partai Golkar, Aburizal Bakrie (Ical) telah memaksakan kehendaknya untuk menjadi ketua umum lagi dengan mempercepat Munas di Bali.

"Fakta ini memperkeruh suasana politik internal. Yang menjadi perhatian kita, kalau Munas dipaksakan berlangsung cepat, lalu terjadi kerusuhan di Bali, iklim pariwisata kita niscaya terganggu. Negara akan dirugikan lebih besar daripada keuntungan yang barangkali Ical akan dapat," katanya kepada Gresnews.com, Rabu (26/11).

Boni mengatakan, agar hal yang dikhawatirkan tersebut tidak terjadi, Ical harus bersikap bijaksana. Ical dituntut membatalkan rencana percepatan munas. Ical, ujar Boni, tidak boleh memaksakan kehendaknya tanpa mengikuti kaidah demokrasi di tubuh partai.

"Golkar bukan anak perusahaan Grup Bakrie meskipun selama ini itu yang terjadi. Selama ini Ical memperlakukan Golkar sebagai perusahaan pribadi. Padahal, untuk membangun partai modern yang demokratis, watak feodal harus dihilangkan," ujarnya.

Boni menambahkan Golkar akan lebih maju dengan memberi ruang lahirnya pemimpin yang baru dan berwawasan kebangsaan. "Sudah saatnya Golkar dibenahi paradigma dan manajemennya supaya bisa menjadi pilar penting pembangunan demokrasi bangsa," imbuh Boni.

Sementara itu, Munas di Bali yang akan diselenggarakan pada 30 November itu belum mendapat izin dari Kapolri Jenderal Polisi Sutarman. Sutarman mengatakan pihaknya masih membaca dari aspek keamanan di Bali. Karena Bali adalah adalah daerah wisata dan harus dijaga keamanannya.

"Oleh karenanya kita (belum izinkan) karena ada bibit-bibit ini (konflik), bibit konflik yang kemarin ini akan berlangsung sampai kesana, ini yang jadi pertimbangan kita mendalam, sebenarnya bukan izin, tapi Surat Tanda Terima Pemberitahuan (STTP)," katanya di Mabes Polri, Jakarta, Rabu (26/11).

Sutarman menjelaskan bahwa hal itu sedang dievaluasi sebelum Polri memutuskan memberikan izin munas tersebut atau tidak. Sutarman mengimbau pihak terkait jika tidak mendapat izin maka sebaiknya tidak melaksanakan munas di Bali.

"Kita lihat, makanya sedang kita evaluasi dulu kalo STTP dikeluarkan dan yang bersangkutan tetap mengelar gimana? Kita harus mengimbau dan mengingatkan, mengeluarkan itu tentu menjadi pertimbangan ya,‎" ujarnya.

BACA JUGA:
Tags