JAKARTA, GRESNEWS.COM - Dilantiknya Nusron Wahid sebagai Kepala Buruh Migran Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja (BNP2TKI) pada Kamis (27/11) lalu dinilai tidak tepat oleh Buruh Migran. Mengingat Nusron tidak memiliki background penanganan masalah tenaga kerja Indonesia (TKI). Pemilihan dirinya dianggap hanya sebagai hasil balas jasa dan merebut massa Golkar.

Permasalahan TKI sangat kompleks sehingga perlu figur pemimpin BNP2TKI yang kuat serta memahami isu TKI. Memiliki visi misi yang jelas sehingga bisa melayani TKI dengan nurani serta maksimal. "Seharusnya Presiden Jokowi memilih Kepala BNP2TKI secara profesional sesuai dengan janji kampanyenya dulu," ujar Koordinator Federasi Organisasi Migran Indonesia (FOMI) Jamaludin kepada Gresnews.com, Jumat (27/11).

Sebab apabila salah memilih figur maka nasib jutaan TKI dan anggota keluarganya akan dipertaruhkan. Keberadaan BNP2TKI saat ini dirasa belum memenuhi harapan masyarakat sebab BNP2TKI perlu perubahan besar-besaran terutama pada reformasi birokrasi dan tata kelola TKI.

Selama ini belum adanya sinkronisasi antar kementerian dianggap menjadi masalah utama. Misalnya saja masih terjadi saling lempar tanggung jawab apabila terdapat persoalan TKI.

Masalah lainnya soal penyelesaian revisi Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja di Luar Negeri pun draf revisinya masih berada di DPR RI. "Ini merupakan bentuk politik pelecehan buruh migran Indonesia karena sangat krusial dan butuh diselesaikan secepatnya," katanya.

Selama ini, jika berbicara tenaga kerja maka orientasi pemerintah hanya soal bisnis semata. "Saya pesimis Nusron bisa membuat nasib TKI semakin baik," ujarnya.

Padahal, menurutnya sosok Poempida Hidayatulloh lebih tepat mengisi jabatan kepala BNP2TKI. Selain sudah pernah menduduki Komisi IX DPR RI yang membawahi tenaga kerja dan transmigrasi. Ia juga mantan ketua tim pengawas TKI. "Dia sudah sering melakukan sidak sebelum menteri-menteri sekarang sidak," ujarnya.

Seharusnya, Presiden Jokowi tidak memutuskan harapan TKI diawal pemerintahan, apalagi memilih hanya berdasarkan balas jasa. Sebab menempatkan orang yang tepat di BNP2TKI dan sudah terlihat keberpihakannya pada TKI butuh waktu penyeleksian.

"BNP2TKI bukan tempat belajar untuk pejabat, bukan untuk coba-coba, bukan bagian dari kue kekuasaan, melainkan lembaga yang akan menjadi ujung tombak perlindungan WNI yang bekerja di luar negeri," katanya.  
Nusron merupakan anggota DPR dari Fraksi Partai Golkar yang telah dipecat karena membela kubu pemerintah. Kini ia ditunjuk menjadi Kepala BNP2TKI. Seskab Andi Widjajanto mengatakan Nusron sangat aktif membantu dan memiliki perhatian yang sangat besar dalam melindungi TKI di luar negeri.

BACA JUGA:
Tags