Asosiasi Pengusaha Mineral Indonesia (APEMINDO) menilai situasi kegaduhan politik yang berkepanjangan di parlemen akan memicu ketidakpercayaan investor dan dunia usaha.

JAKARTA, GRESNEWS.COM - Asosiasi Pengusaha Mineral Indonesia (APEMINDO) menilai situasi kegaduhan politik yang berkepanjangan di parlemen akan memicu ketidakpercayaan investor dan dunia usaha. Akibatnya investor menarik diri akibat tidak adanya kepastian berusaha serta investasi di dalam negeri.

Ketua Umum APEMINDO Poltak Sitanggang mengatakan arogansi kekuasaan yang diperlihatkan di gedung MPR/DPR RI, membuat kalangan investor yang semula percaya bahwa iklim usaha di era Jokowi-JK akan semakin baik. Namun keyakinan investor  berubah drastis dengan melihat komposisi parlemen yang dikuasai oleh oposisi pemerintah.

Dia menilai skenario politik yang dijalankan Koalisi Merah Putih (KMP) saat ini justru mengancam kedaulatan Energi dan program hilirisasi yang menjadi amanah Undang-Undang. Fakta bahwa sektor energi dan industri pertambangan masih menjadi tulang punggung perekonomian Indonesia. Namun kondisi tersebut membuat iklim investasi rusak dan munculnya ketidakpercayaan investor terhadap upaya pemerintah mewujudkan kedaulatan energi.

"Keinginan Jokowi-JK untuk membangun Indonesia yang berdaulat di bidang energi dengan melakukan industrialisasi dan merampungkan hilirisasi di sektor pertambangan dan migas praktis terhambat karena mundurnya para investor," kata Poltak, Jakarta, Kamis (9/10).

Poltak mengatakan penguasaan sumber daya alam Indonesia yang saat ini praktis didominasi oleh kekuatan lama pemodal asing akan semakin sulit tergusur. Industri smelter yang membutuhkan suntikan dana besar dan iklim politik yang kondusif praktis terhenti karena program-program maju yang sudah direncanakan pemerintah berpotensi terhambat oleh komposisi parlemen saat ini.

Disisi lain, pemberantasan mafia migas dan mafia-mafia yang menguasasi berbagai sektor perekonomian di negeri ini berpotensi akan dihalang-halangi oleh berbagai akrobat politik di parlemen. Padahal pemberantasan mafia itu syarat utama agar kebocoran anggaran negara tidak terjadi.

Oleh karena itu, menurut Poltak,  yang dirugikan dari semua itu bukan hanya pengusaha dan pemerintah saja. Namun dapat dipastikan masyarakat yang selama ini berharap bahwa perubahan akan bisa diwujudkan dengan pemerintahan baru yang bersih, yang mampu mewujudkan kedaulatan rakyat di seluruh sektor baik perekonomian, infrastruktur maupun sektor lainnya akan kembali tertunda. Rakyat Indonesia yang akan kembali dirugikan.

"Bagi kami maupun kalangan pengusaha pertambangan yang dibutuhkan adalah iklim usaha yang kondusif dan jaminan investasi," kata Poltak.

Namun pengamat pasar uang Farial Anwar  justru menyangsikan segala kegaduhan politik yang terjadi diparlemen akan berdampak negatif terhadap dunia usaha. Menurutnya sentimen-sentimen yang beredar menyudutkan KMP, masih belum terbukti. Pasalnya saat ini kondisi parlemen masih belum berjalan penuh karena masih menunggu pelantikkan presiden.

Menurutnya kondisi saat ini merupakan konsekuensi demokrasi yang harus dijalankan oleh Indonesia. Lagipula, Farial menilai orang-orang yang tergabung dalam KMP bukanlah penjahat yang mau mengorbankan Indonesia untuk kepentingannya. Disatu sisi permasalahan ekonomi disegala sektor sudah terjadi sebelum adanya permasalahan politik. "Kalau mau demokrasi yang inilah fakta dan akibatnya," kata Farial.