HUT TNI dan Kekerasan Terhadap Wartawan

Jum'at, 07 Oktober 2016, 11:00:00 WIB - Politik

Wakil Koordinator KontraS Puri Kencana Putri (kiri) dan Staf Divisi Sipil dan Politik KontraS R. Arif Nurfikri (kanan) memberi keterangan pers di kantor KontraS, Jakarta, Rabu (5/10). Menyambut hari jadi ke-71 TNI, KontraS membahas kinerja dan profesionalisme institusi TNI terkait frekuensi kekerasan yang dilakukan TNI baik secara institusi atau personel dalam setahun terakhir, yaitu sebanyak 197 peristiwa kekerasan dengan 1087 korban. Tindak pelanggaran dalam sejumlah kasus utama antara lain intimidasi kepada jurnalis, bisnis proteksi kepada perusahaan yang terlibat pembakaran hutan, okupasi lahan dengan menuduh warga sebagai bagian dari PKI, serta penyiksaan terhadap warga sipil di wilayah konflik. (ANTARA)

JAKARTA, GRESNEWS.COM — Peringatan Hari Ulang Tahun Tentara Nasional Indonesia (TNI) ke-71, yang jatuh pada tanggal 5 Oktober lalu, ternoda oleh beberapa aksi kekerasan yang dilakukan aparat TNI terhadap wartawan. Dampaknya, puncak acara HUT TNI yan digelar secara sederhana di Markas Besar TNI di Cilangkap, Jakarta Timur pun semakin senyap akibat adanya 'boikot' dari wartawan.

Para jurnalis dari organisasi wartawan seperti Aliansi Jurnalis Independen (AJI), Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI), dan Pewarta Foto Indonesia (PFI) sepakat untuk tidak meliput acara HUT TNI. Sikap ketiga organisasi di atas diambil akibat terjadinya beberapa kasus tindakan represif dilakukan aparat TNI terhadap para jurnalis.

Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pers mencatat, setidaknya, ada dua tindakan kekerasan yang dilakukan oknum TNI terhadap para jurnalis dalam kurun waktu dua bulan belakangan. Kasus pertama terjadi pada (15/8) lalu. Jurnalis Harian Tribun Medan Array dianiaya oknum TNI AU saat dirinya hendak mewawancarai warga Sirerejo, Medan, yang terlibat sengketa lahan dengan TNI.

Array sudah berteriak sambil menunjukkan kartu identitasnya sebagai jurnalis, namun tindak kekerasan tak dapat ia hindarkan. Para anggota TNI AU tetap melakukan pemukulan terhadap Array. 'Selain Array, sejumlah jurnalis lain juga terkena represifitas oknum TNI tersebut,' bunyi keterangan LBH Pers yang diterima gresnews.com.

Kasus kedua terjadi pada Minggu (2/10) lalu. Jurnalis Net TV Soni Misdananto diduga dianiaya anggota Batalion Infanteri Lintas Udara 510 Bajra Yudha Kostrad saat meliput perayaan 1 Syuro. Terkait kasus-kasus kekerasan yang dilakukan anggota TNI kepada wartawan ini, menurut anggota tim Advokasi AJI Aryo Wisanggeni, bukanlah hal baru.



'Kasus kekerasan oleh TNI sebenarnya bukan sesuatu yang baru. AJI punya data kekerasan sejak tahun 1997. Setiap tahun kasus kekerasan secara umum tidak pernah kurang dari 30 dan dari kasus kekerasan itu selalu melibatkan TNI,' kata Aryo, Kamis (6/10).

Selain kasus kekerasan terhadap jurnalis, LBH Pers juga mencatat, TNIlterlibat di lebih dari 8 kegiatan pembubaran berbagai kegiatan masyarakat seperti diskusi, pemutaran film dan beberapa acara ilmiah lainya. Terkait hal itu, Direktur Eksekutif LBH Pers Nawawi Baharudin menyatakan, pihaknya menyayangkan tindakan kekerasan oleh aparat TNI itu.

'Tindakan tersebut adalah tindak pidana penganiyaan seperti dalam KUHP dan juga pelanggaran terhadap Pasal 18 UU Pers No 40 Tahun 1999 yang menyebutkan, pidana bagi orang yang sengaja melakukan tindakan yang menghambat atau menghalangi kerja jurnalistik, dengan ancaman pidana 2 tahun penjara dan denda Rp500 juta,' kata Nawawi.

Nawawi juga mengingatkan, tindakan represif aparat TNI terhadap sipil termasuk wartawan bertentangan dengan Sapta Marga/Sumpah Prajurit. Dalam butir kedua disebutkan, TNI akan tunduk kepada hukum dan memegang teguh disiplin keprajuritan.

'Oleh karena itu, Panglima TNI bersama kepolisian harus mengusut tuntas peristiwa tersebut dengan mengadakan menyelidikan bersama terkait dugaan tindak pidana penganiayaan seperti dalam KUHP dan juga UU Pers. Hal ini mendesak, karena kami tidak ingin TNI menjadi lembaga yang ikut melanggengkan impunitas terhadap pelaku kekerasan,' kata Nawawi.

Atas nama LBH Pers, Nawawi juga menyatakan bahwa tindakan pembubaran paksa terhadap acara-acara diskusi, pemutaran film dan lain-lain bukanlah tugas TNI. 'Kami meminta kepada Panglima TNI untuk segera mengevaluasi kerja-kerja intitusi TNI yang berhubungan dengan jurnalis/media dan memberikan peringatan keras kepada para anggota TNI untuk menjaga hubungan baik kepada media dan masyarakat,' papar Nawawi.

'Karena media adalah salah satu corong demokrasi yang semestinya digunakan TNI sebagai alat pendekatan kepada masyarakat secara luas,' sambungnya.


Baca selanjutnya: 1 2 3

Komentar