JAKARTA, GRESNEWS.COM - Golkar belum menemukan kesepakatan islah atas keterbelahan kepemimpinan di internal partainya. Tawaran Ketua Umum Musyawarah Nasional (Munas) Jakarta Agung Laksono pada Ketua Umum incumbent Golkar Aburizal Bakrie (Ical) bisa dikatakan membuat islah menemui jalan buntu. Pasalnya tawaran islah Agung mensyaratkan agar Koalisi Merah Putih (KMP) dibubarkan dan meminta agar Golkar mendukung pemerintah. Hal itu dinilai tidak mungkin dilakukan Ical.

Pengamat politik dari Universitas Islam Negeri Jakarta Bakir Ihsan mengatakan persyaratan yang diberikan oleh Agung Laksono sama saja menunjukkan, ia tidak mau islah. Karena memang masalah syarat itulah yang menyebabkan Golkar pecah. Maksudnya Golkar memang pecah dikarenakan berbeda orientasi koalisi.

"Jalan terakhir yang paling memungkinkan untuk jalan keluar bagi konflik internal hanya lewat pengadilan," ujar Bakir pada Gresnews.com, Minggu (21/12).

Senada dengan Bakir, pengamat politik dari Universitas Padjajaran Idil Akbar menuturkan, tawaran yang diajukan Agung Laksono tidak win-win solution. Tawaran tersebut hanya menguntungkan sebelah pihak tapi tidak di pihak lain. Kalau KMP mesti bubar, maka harusnya sekalian ditawarkan agar Koalisi Indonesia Hebat (KIH) ikut dibubarkan.

"Usulan untuk mendukung pemerintah pun jelas akan bertentangan dengan komitmen awal Golkar yang berposisi sebagai penyeimbang dari pemerintah," ujar Idil pada Gresnews.com, Minggu (21/12).

Ia mempertanyakan jangan-jangan ada tawaran menggiurkan yang diberikan pemerintah kepada Golkar kubu Agung Laksono apabila mereka mendukung pemerintah. Lebih lanjut Idil memprediksi, kalau Golkar kubu Ical menerima tawaran Agung untuk mendukung pemerintah maka akan terjadi conflict of interest di parlemen lantaran Golkar sudah mendapat cukup banyak posisi penting, salah satunya adalah menjadi ketua DPR.

Menurut Idil kubu Agung memang sebetulnya tak berniat untuk islah dan berniat membawanya ke pengadilan karena merasa yakin menang. Jika diperkirakan tak menang, mereka tentu akan mendukung islah dan tak akan mengajukan syarat seperti ini.

Sementara pengamat politik dari Indostrategi Andar Nubowo mengatakan langkah Agung menawarkan hal yang jauh dari kemungkinan islah merupakan cara Agung Laksono untuk melakukan bargaining. Bargaining tersebut khususnya ditujukan untuk melihat dan menggoda atensi pemerintah Jokowi- Jusuf Kalla agar mendukung kubunya dengan pendekatan kekuasaan pemerintah.

"Tapi tampaknya pemerintah cukup baik dengan belum mengakui keduanya dan menyerahkan konflik internal Golkar pada mahkamah partai. Kalau masih belum ada solusi dibawa ke pengadilan," ujar Andar pada Gresnews.com, Minggu (21/12).

Ia melanjutkan, tawaran tersebut juga menunjukkan sebenarnya Agung bersikukuh dialah yang layak memimpin Golkar. Sehingga niatan islah dengan Ical memang belum begitu kuat. Alasannya dari segi waktu jika dibandingkan dengan Ical, Agung memiliki pengalaman lebih lama di Golkar bahkan sejak masih menjadi mahasiswa.

Pengalaman sekitar 40 tahun aktif di Golkar itu yang kemungkinan membuat dirinya seakan yang paling berhak memimpin Golkar. Pasalnya kalau islah dibuka dan ada pemilihan ulang ketua umum Golkar, Agung belum tentu terpilih.

BACA JUGA: