JAKARTA, GRESNEWS.COM - Jelang pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih Joko Widodo dan Jusuf Kalla 20 Oktober mendatang, isu-isu hukum terkait Jokowi bermunculan dan dianggap sebagai upaya menjegal pelantikan Jokowi. Salah satunya seperti yang dilakukan salah seorang putri Proklamator RI Rachmawati Soekarno Putri beberapa waktu lalu.

Rachmawati mendatangi DPR dan menyampaikan sejumlah fakta keterkaitan Jokowi dengan sejumlah kasus korupsi. Rachmawati meminta DPR menunda pelantikan Jokowi sebelum penegak hukum memberikan klarifikasi dan status keterlibatan Jokowi dalam kasus-kasus korupsi. Di antara kasus yang menjadi sorotan dugaan keterlibatan Jokowi adalah kasus korupsi bus Transjakarta.

Selain Rachmawati, tersangka kasus korupsi pengadaan bus Transjakarta Udar Pristono juga menuntut agar Jokowi ikut diseret dalam kasus ini. Kuasa hukum Udar, Eggi Sudjana meminta tanggung jawab Jokowi selaku Gubernur DKI saat itu. "Sebab proyek ini merupakan salah satu kampanyenya untuk menjadi Gubernur DKI," kata Eggi beberapa waktu lalu.

Berbagai manuver ini banyak dinilai bakal mencederai upacara pelantikan Jokowi. Hanya saja menurut pengamat politik dari Populi Center Nico Harjanto, tudingan yang dialamatkan kepada Jokowi hanya berasal dari kelompok kelompok yang berpikiran sempit. Mereka hanya ingin mengganggu pemerintahan Jokowi-JK ke depan.

Meskipun tudingan bertubi datang, namun mereka hanya sebagian kecil saja. Menurut Nico, nanti rakyat yang akan menilai dan tahu sendiri bagaimana pemerintahan ke depan bisa menjaga komitmen tata kelola yang baik dan makin transparan. "Seperti tuduhan dugaan korupsi, SARA dan lainnya, tak perlu dirisaukan," kata Nico kepada Gresnews.com usai diskusi di Restoran Rarampa, Jakarta, Sabtu (18/10).

Bahkan Nico memprediksi, suasana politik paska pelantikan akan lebih cair. Pertemuan Ketum Golkar Aburizal Bakrie dan Ketum Gerindra Prabowo Subianto dengan Jokowi sebagai pertanda. Suasana politik di DPR pun akan cenderung mencair meskipun Koalisi Merah Putih mendominasi. "Kecuali untuk kebijakan strategis seperti subsisi akan ada yang mengambil keuntungan, politiknya akan lebih dinamis," kata Nico.

Dalam kesempatan yang sama, pengamat politik dari Universitas Paramadina Dinna Wisnu malah mengatakan publik akan mendukung Jokowi jika ada yang menghalangi program pro rakyat. Termasuk tudingan isu SARA dan kasus hukum selama ini tak akan terlalu berpengaruh. "Elit politik yang berniat menghalangi kebijakan pro rakyat pemerintahan Jokowi akan berhadapan dengan masyarakat," katanya.

Saat ini, tambah Dinna, ada harapan besar untuk perubahan dari masyarakat kepada Jokowi. Karena itu, ekspektasi dari masyarakat yang besar tersebut perlu menjadi perhatian Jokowi-JK dan timnya. Salah satu program yang bisa menjadi prioritas Jokowi-JK ke depan soal kesejahteraan masyarakat. "Program Kesra yang bersentuhan langsung dengan masyarakat harus prioritas," tegas Dinna.

BACA JUGA:
Tags