Penjelasan Sri Mulyani tentang Pengelolaan Utang Pemerintah

Senin, 04 September 2017, 20:42:10 WIB - Peristiwa

Menteri Keuangan Sri Mulyani bersiap meninggalkan ruangan usai mengikuti rapat kerja dengan Komisi XI DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (4/9). Rapat itu membahas utang pemerintah. (ANTARA)

Utang pemerintah di era Pemerintah Joko Widodo naik signifikan, hingga Juli 2017, total utang pemerintah pusat mencapai Rp 3.779,98 triliun. Angka itu naik Rp 73,46 triliun dari posisi utang di Juni 2017 sebesar Rp 3.706,52 triliun.

Menteri Keuangan RI Sri Mulyani Indrawati memaparkan untuk apa saja utang negara digunakan. Sri Mulyani menyebutkan per Juli 2017 jumlah utang negara tercatat Rp 3.780 triliun dan sudah disalurkan dengan baik.
"Utang negara memang naik tapi kami belanjakan untuk yang produktif dan bisa dinikmati masyarakat," katanya dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI tentang evaluasi pengelolaan utang negara di Gedung DPR RI, Senin (4/9).

Dia mengatakan, utang sudah disalurkan ke infrastruktur seperti pembangunan bandara, bendungan, jalan, kereta api hingga perumahan.

Ia menambahkan, masyarakat juga merasakan dampak langsung APBN. Mulai dari program keluarga harapan (PKH), beasiswa Bidik Misi, ruang kelas baru, pembangunan sekolah yang operasinya dibiayai APBN hingga kartu Indonesia pintar (KIP).



Dia menjelaskan ada kenaikan di beberapa pos anggaran seperti PKH naik jadi Rp 11 triliun dari sebelumnya Rp 1,8 triliun. Untuk jaminan kesehatan Rp 5,6 triliun hingga kenaikan dana untuk bantuan operasional sekolah (BOS).

"Ini kami menjawab pertanyaan masyarakat yang menganggap kami hoax, seolah pemerintah tidak tau ke mana larinya utang. Kami tahu secara agregat," ujarnya.

Sri Mulyani juga menjelaskan dana pinjaman tersebut berasal penduduk Indonesia yang memiliki surat utang negara. Hal ini tercermin dari komposisi utang pemerintah yang 62% dananya bersumber dari dalam negeri.

"Ini artinya kita pinjam ke masyarakat sendiri, dana yang masyarakat miliki dikelola oleh bank, kemudian reksa dana, dana pensiun, asuransi hingga surat utang," kata dia.

Sri Mulyani menjelaskan, ini adalah transaksi yang saling menguntungkan. Pasalnya, masyarakat memiliki uang dan ingin berinvestasi di surat utang. Sedangkan pemerintah membutuhkan dana yang bisa digunakan untuk pembangunan.

"Jadi tidak merugikan, masyarakat juga ada daya untuk berinvestasi dan membeli surat utang yang dikeluarkan negara," ujarnya.

Dalam paparannya Sri Mulyani menyebutkan berdasarkan data Kementerian Keuangan utang pemerintah tercatat Rp 3.780 triliun dengan komposisi 19,3% berasal dari pinjaman luar negeri.

Kemudian 58,4% berasal dari surat berharga negara (SBN) rupiah, lalu SBN valuta asing (valas) 22,2% dan pinjaman dalam negeri 0,01%.

Menurut dia, utang ini adalah konsekuensi dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) yang belum menutupi kebutuhan.

Dalam RAPBN 2018 pemerintah menargetkan penerimaan negara Rp 1.878,4 triliun dan belanja negara Rp 2.204,4 triliun. Defisit tahun depan ditargetkan 2,19% atau Rp 325,9 triliun dari produk domestik bruto (PDB).

Dia menyebutkan, belanja negara adalah untuk penanggulangan kemiskinan dan mendukung masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) sebesar Rp 292,8 triliun. Kemudian anggaran untuk infrastruktur dialokasikan Rp 409 triliun dan anggaran untuk kredit usaha ultra mikro Rp 2,5 triliun.

Lalu untuk subsidi bunga kredit usaha rakyat (KUR) Rp 12 triliun, anggaran pendidikan Rp 440,9 triliun dan anggaran kesehatan Rp 110,2 triliun. (dtc/mfb)

Komentar