Dalam Audit BPK, Kerugian Negara di Kasus BLBI Rp 4,58 T

Senin, 09 Oktober 2017, 18:54:01 WIB - Peristiwa

Pengusaha Artalyta Suryani (kiri) bersiap menjalani pemeriksaan di Gedung KPK, Jakarta, Rabu (13/9). Wanita yang akrab dipanggil Ayin itu diperiksa KPK sebagai saksi dalam kasus korupsi penerbitan Surat Keterangan Lunas (SKL) dalam Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) dengan tersangka mantan Ketua Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) Syafruddin Arsyad Temenggung. (ANTARA)

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menerima audit investigatif terkait indikasi tindak pidana korupsi penerbitan surat keterangan lunas Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (SKL BLBI) terhadap Bank Dagang Nasional Indonesia (BDNI). KPK menyebut nilai kerugian keuangan negara dari laporan itu adalah Rp 4,58 triliun.

"Dari laporan tersebut nilai kerugian keuangan negara sebesar Rp 4,58 triliun dari total kewajiban penyerahan aset oleh obligor BLBI kepada BPPN sebesar Rp 4,8 triliun," kata Kabiro Humas KPK Febri Diansyah, Senin (9/10).

Febri menyebut, menurut hasil audit BPK itu, disimpulkan adanya indikasi penyimpangan dalam pemberian SKL pada BDNI. Yaitu SKL tetap diberikan walaupun belum menyelesaikan kewajiban atas secara keseluruhan.

Nilai Rp 4,8 triliun yang disebut Febri terdiri dari:
- Rp 1,1 triliun yang dinilai sustainable dan ditagihkan kepada petani tambak
- Sedangkan Rp 3,7 triliun tidak dilakukan pembahasan dalam proses restrukturisasi yang menjadi kewajiban obligor yang belum ditagihkan
- Dari nilai Rp 1,1 triliun itu kemudian dilelang oleh PPA dan didapatkan Rp 220 miliar. Sisanya Rp 4,58 triliun menjadi kerugian negara



Dalam kasus tersebut, KPK baru menetapkan seorang tersangka yaitu mantan Kepala Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) Syafruddin Arsyad Temenggung. Kasus SKL BLBI ini terjadi pada April 2004 saat Syafruddin mengeluarkan surat pemenuhan kewajiban atau yang disebut SKL terhadap Sjamsul Nursalim, selaku pemegang saham pengendali BDNI, yang memiliki kewajiban kepada BPPN.

SKL itu dikeluarkan mengacu pada Inpres Nomor 8 Tahun 2002 yang dikeluarkan pada 30 Desember 2002 oleh Megawati Soekarnoputri, yang saat itu menjabat Presiden RI. Megawati merupakan ketua umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, tempat bernaung Presiden Joko Widodo. (dtc/mfb)

Komentar