Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Jero Wacik dalam rapat koordinasi bidang perekonomian Kabinet Indonesia Bersatu II di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian di Jalan Lapangan Banteng, Jakarta, Jumat (21/6) malam, pada akhirnya mengumumkan secara resmi kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. Premium dari harga Rp4.500 per liter naik menjadi Rp6.500 per liter, dan solar dari Rp4.500 per liter naik menjadi Rp5.500 per liter. Harga baru BBM ini berdasarkan pada ketentuan Pasal 4, 5 dan 6 Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 15 Tahun 2012 tentang Harga Jual Eceran dan Konsumen Pengguna jenis BBM tertentu dan Peraturan Menteri (Permen) ESDM Nomor 18 Tahun 2013 tentang Harga Jual Eceran jenis BBM tertentu untuk Konsumen Pengguna tertentu, Penyesuaian Harga BBM Bersubsidi.
 
Sekalipun demo-demo mahasiswa, buruh, aktivis LSM dan masyarakat terus meruak, namun pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) ini sama sekali tidak mempedulikannya. Mahasiswa, buruh, aktivis LSM dan masyarakat akhirnya menjadi penuh kecewa dan keperihan mendalam, akibat salah urus pemerintahan di bawah era rezim neoliberal. Presiden SBY sudah menduga bakal ada demo besar dari masyarakat dan mahasiswa yang menentang penaikan harga BBM, tapi desain dan postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (ABPN)  yang tidak memihak rakyat tetap saja dipelihara dan dilaksanakan.
 
Gerakan Nasionalisasi Migas (GNM) sudah mengamati secara seksama dari ketidakpastian Blok Mahakam untuk diserahkan pengelolaannya kepada Pertamina, serta kontrak dengan Total E&P asal Perancis dan Inpex Corp asal Jepang yang berakhir pada 2017. Karena desain dan postur APBN era SBY dinilai memang lebih mementingkan kepentingan asing, dan ironisnya membuat rakyat miskin semakin miskin.
 
Pada tahun pertama SBY berkuasa, APBN 2005 sebesar Rp509 triliun. Kemudian pada tahun 2012 sebesar Rp1,435 trilun, dan tahun 2013 APBN menjadi sebesar Rp 1,683 triliun. Menyusul di tahun 2014 mendatang, APBN Indonesia akan mencapai Rp 1,900 triliun. Artinya apa?. "Artinya selama SBY berkuasa, APBN telah meningkat 273 persen," cetus Komandan GNM Binsar Effendi Hutabarat sembari menyimpulkan jika peningkatan APBN yang pesat itu sama sekali tidak memajukan kesejahteraan rakyat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
 
Sebagaimana desain Dana Moneter Internasional (IMF) melalui Letter of Intent (LoI) pada 1998-2003,  APBN sudah jelas tidak boleh digunakan untuk subsidi BBM atau subsidi lainnya, seperti pendidikan, kesehatan, karena akan mengganggu bisnis dalam sektor tersebut yang menjadi kepentingan asing.  "APBN juga tidak boleh digunakan untuk menjaga stabilitas harga sembako dan kebutuhan dasar yang menjadi hajat hidup rakyat, karena akan mengganggu mekanisme pasar bebas. Maka peran Bulog pun dibonsaikan," tandas Binsar Effendi yang juga Panglima Gerakan Aliansi Laskar Anti Korupsi (GALAK) seraya menyimpulkan pula jika APBN pun tidak boleh dialoksikan untuk membangun infrastruktur, karena infrastuktur telah menjadi tujuan investasi swasta yang juga ada kepentingan investasi asing di situ.
 
Koordinator Eksekutif GNM Muslim Arbi juga ikut menyimpulkan, jika APBN itu harus dimaksimalkan untuk Belanja Pemerintah dan DPR sebagai gaji dan belanja rutin lainnya. "Bahkan APBN harus diprioritaskan untuk membayar bunga utang dan cicilan utang pokok dalam dan luar negeri. Termasuk digunakan untuk semaksimal mungkin sebagai stimulus fiskal kepada perusahaan besar. Jadi memang, APBN itu untuk bancakan penguasa, elite politik serta IMF dan World Bank. Yang untuk rakyat secara ekonomi dan sosial sangatlah minim, itupun dikorupsi juga," ungkap Muslim Arbi yang juga Koordinator Eksekutif Gerakan Perubahan (GarpU).
 
Dalam kaitan ini, hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap tatakelola APBN pemerintahan Presiden SBY selama lima tahun pertama dinilai disclaimer, yang artinya laporan keuangan pemerintah dinilai sangat buruk. Contoh soal, kata Muslim Arbi, "Jika belanja barang dan proyek Rp 500 triliun dan satu tahun dengan komisi 10%, nilainya kebocoran bisa mencapai Rp 50 triliun. Begitu pula jika ada bantuan luar negeri yang mudah diselewengkan dan rakyat dipastikan tidak tahu, itu akan dibayar kembali dari APBN. Sebab itu GNM tegaskan dengan naiknya harga BBM, maka semakin memperkuat pemerintahan SBY dalam kubangan rezim neolib," katanya.
 
Oleh sebab itu, menurut Komandan GMN yang juga Ketua Umum Solidaritas Pensiunan Karyawan Pertamina (eSPeKaPe) Binsar Effendi, "Desain dan psotur APBN mustinya untuk keadilan sosial dan kesejahteraan rakyat, agar ada hubungan harmonis antara negara dan rakyatnya. Seharusnya postur APBN-P 2013 yang ditawarkan oleh Fraksi PDI Perjuangan dibahas lebih dulu, sehingga ada keseimbangan. Tapi, ini kan tidak mau, dan memanglah rezim neolib," katanya. "Sekali lagi, rakyat kecewa karena desain dan postur APBN sama sekali tidak  memihak kepentingan rakyat," pungkas Binsar Effendi.

Yasri Pasha
Kepala Humas Gerakan Nasionalisasi Migas

DISCLAIMER: Rubrik Sikap dan Opini merupakan wadah yang terbuka bagi pribadi maupun organisasi untuk menyampaikan sudut pandang terhadap sebuah persoalan (siaran pers, somasi terbuka, pernyataan sikap, testimoni, esai, naskah pidato, paparan hasil riset, deklarasi politik, opini hukum, dan sebagainya). Hanya pengirim naskah yang melampirkan identitas dan kontaknya secara jelas yang akan dimuat. Materi naskah sepenuhnya tanggung jawab pengirim dan tidak serta merta merupakan opini dan sikap Redaksi.

BACA JUGA:
Tags