JAKARTA, GRESNEWS.COM - Johan Budi Sapto Pribowo telah resmi ditunjuk Presiden Joko Widodo sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Ia dipilih bersama Taufiqurrahman Ruki serta Indriyanto Seno Aji untuk menggantikan posisi Abraham Samad dan Bambang Widjojanto yang tersangkut kasus pidana, serta satu posisi kosong setelah ditinggal Busyro Muqoddas.

Pria yang sebelumnya menjabat Deputi Pencegahan KPK ini menceritakan proses pemilihan dirinya yang hanya dalam waktu kurang dari 2 jam sebelum pengumuman. Johan mengaku tidak menyangka bisa menduduki pucuk tertinggi di lembaga yang berkantor di Jalan HR Rasuna Said, Kavling C1, Kuningan, Jakarta Selatan itu.

"Saya sama sekali tidak nyangka dan terkejut ditunjuk sebagai Plt pimpinan KPK. Tadi memang saya dihubungi oleh ajudan Presiden sekitar jam 1 kemudian menyampaikan bahwa Pak JK (Jusuf Kalla-red) ingin bicara," kata Johan saat berbincang santai dengan wartawan di kantornya, Kamis (18/2) dini hari.

Johan menuturkan, telepon tersebut kemudian diserahkan Kepada JK dan  terjadi dialog yang cukup singkat. Mantan wartawan ini mengatakan, Wakil Presiden Jusuf Kalla sempat protes ketika berkali-kali telponnya tidak dijawab Johan.

Lantas Johan menjelaskan kalau ia baru pulang sekitar pukul 05.00 dari kantornya dan baru bisa beristirahat pada pukul 06.00. Memang, beberapa pegawai KPK seringkali terlihat pulang malam, dini hari, keesokan harinya, ataupun mereka memilih bermalam di kantornya itu.

Kemudian, JK akhirnya menyampaikan maksud dan tujuannya menelpon. "Anda ditunjuk sebagai Plt pimpinan KPK, anda siap tidak?"kata Johan menirukan permintaan JK. Johan pun secara spontan mengatakan kesiapannya. Menurut Johan, ia akan melakukan apapun dan siap akan resiko apapun demi kinerja kelembagaan KPK terus berjalan.

Setelah menerima telpon, Johan pun sadar mengapa JK terlihat marah pada awalnya. Ketika melihat layar ponselnya, ternyata ada 53 panggilan tak terjawab, termasuk dari Menteri Sekretaris Negara Pratikno, selain itu ada juga pesan singkat dari ajudan presiden dan juga orang kantor KPK.

Para awak media pun penasaran dan menanyakan apakah pihak istana memang telah berkoordinasi dengan KPK untuk menyiapkan pelaksana tugas. Johan menerangkan, sehari sebelumnya pihak istana memang meminta usulan kepada KPK untuk mengajukan nama calon pelaksana tugas.

"Saya Ketua tim krisis di KPK, kalau ada usulan plt, siapa yang diusulkan. Kemudian Kami bahas di dalam tim krisis, kemudian kami usulkan beberapa nama, ada sekitar tujuh nama yang kita usulkan tapi tidak ada satupun yang dari dalam KPK," paparnya.

Johan menyampaikan alasan mengapa tidak ada dari internal KPK. Ia menganggap bahwa harus ada orang yang mampu menyelesaikan persoalan ini. Jika dari internal, dikhawatirkan belum cukup mampu menangani krisis hebat yang terjadi di lembaga superbody ini.

"Ada sejumlah nama termasuk ada anggota tim 9 kita usulkan juga jadi Plt dan beberapa nama lagi. Ternyata disini ada tim dari pakar hukum ternyata juga diminta istana mengusulkan, belakangan saya baru tahu," cetusnya.

Mengenai langkah yang akan diambilnya setelah menjabat pelaksana tugas, Johan mengaku belum mengetahuinya. Sebab, ia harus bertemu terlebih dahulu dengan empat pimpinan KPK lainnya sebelum memutuskan segala sesuatu.

"Mungkin nanti bisa disampaikan secara resmi dan saya ketemu plt lainnya dan ketemu dengan Pak Zul dan Pak Pandu juga," jelas Johan.

Menurut Johan, apa yang sudah dilakukan Presiden Joko Widodo harus diapresiasi. Sebab, ia melakukan langkah konkrit dalam upaya penyelamatan lembaga yang akan dipimpinnya itu. Keputusan ini, lanjut Johan bisa meredakan tensi tinggi yang selama ini terjadi antara KPK dan Kepolisian.

"Apapun kputusan Pak Presiden  Jokowi tentu pak presiden lebih tahu dan saya yakin langkah yang dilakukan presiden ini pasti tujuannya adalah untuk mengembalikan lagi terutama menurut saya hubungan baik antara Polri dengan KPK," ujarnya.

Namun Johan enggan menanggapi perihal pemberhentian sementara Ketua KPK Abraham Samad dan juga Wakil Ketua Bambang Widjojanto. Apa yang dilakukan presiden, ujar Johan, tentunya sudah dipikirkan secara matang karena pasti ada pro dan kontra.

Sedangkan mengenai ancaman terhadap 21 penyidik KPK yang berpotensi menjadi tersangka, Johan mengatakan pihaknya akan segera berkomunikasi dengan Kapolri terpilih Komjen Polisi Badrodin Haiti. Namun hal itu juga akan didiskusikan dulu dengan para pimpinan lainnya.

Terkait apakah KPK perlu ada kepastian bahwa kriminalisasi tidak akan menyerang lagi lembaga tersebut, Johan hanya berpatokan pada perintah presiden. Dalam pidatonya presiden meminta kedua institusi menjaga hubungan baik dan tidak menyerang satu dengan lainnnya.

"Saya berharap apa yang diputus presiden dan ada kalimat yang menurut saya penuh makna dalam umumkan itu. Tadi Presiden Jokowi berharap agar Kapolri yang mau diusulkan bisa jaga hubungan dengan KPK. Sebaliknya KPK juga bisa menjaga hubungan, ini dalam maknanya. Saya kira ada hal yang nanti saya optimis akan selesai persoalan ini," imbuh Johan.

Johan juga menyampaikan pendapatnya terkait dua pelaksana tugas lainnya yaitu Taufiqurrahman Ruki dan Indriyanto Seno Adji. Untuk Ruki, Johan mengaku kenal baik dan ia merupakan sosok yang cukup berintegritas. "Kalau Pak Seno kan pakar hukum, paham tentang hukum. Jadi kalau saya pribadi bisa kerja dengan pak Ruki, tapi kalau Pak Seno enggak tahu. Saya kenal Pak Seno tapi kan belum pernah kerja bareng," tutup Johan.

BACA JUGA:
Tags