Menakar Efektifitas Pemberantasan Mafia Tanah

Sabtu, 18 Maret 2017, 09:00:24 WIB - Hukum

Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian (kiri) bersama Menteri Agraria dan Tata Ruang, Sofyan Djalil (kanan) memberikan keterangan kepada wartawan mengenai kasus mafia tanah di Mabes Polri, Jakarta, Jumat (17/3). Polri dan Badan Pertanahan Nasional (BPN) meneken nota kesepahaman atau MoU untuk memberantas mafia tanah. Dua lembaga tersebut membentuk tim terpadu yang sekaligus menekan praktik pungutan liar atau pungli. (ANTARA)


KASUS LAHAN DI BARESKRIM - Sementara itu Kabareskrim Polri Komjen Ari Dono Sukmanto menjelaskan, penanganan kasus-kasus pertanahan akan dikaji secara mendalam. Polisi akan melakukan pemetaan terhadap semua persoalan tanah yang ada di Indonesia.

Menurut Ari, pemetaan dilakukan dari mulai kasus tanah yang terbilang biasa sampai ke kasus mafia tanah. Dia menyebut, kasus pertanahan biasanya terjadi di kota-kota besar sampai ke daerah wisata semisal Bali dan Sumatera.

Setelah mengetahui akar dari masalah kasus tanah itu, barulah penyidik kepolisian bisa menentukan langkah apa yang akan diambil untuk menindaklanjuti mafia tanah tersebut. Termasuk, mengembalikan status dari tanah yang bermasalah itu.

"Kalau memang tanah negara ya kembalikan kepada negara, kalau memang tanah milik masyarakat ya kembalikan kepada masyarakat, seperti itu, sesuai dengan aturan dan prosedur yang ada," ujarnya.


Ari menuturkan, Polri kerap menangani permasalahan tanah dengan modus warkah yang hilang. Sehingga, ditegaskan Ari, kasus tanah dengan modus ini nantinya menjadi salah satu perhatian khusus penyidik.

Bareskrim Polri sendiri saat ini tengah menangani sejumlah kasus lahan. Di antaranya kasus dugaan tindak pidana penipuan dan penggelapan surat tanah yang diduga dilakukan oleh Daeng Muiz atas sebidang tanah seluas 1.360 meter persegi di Kp Rawa Gledek RT04, RW01 Kelurahan Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan (Tangsel).

Bareskrim Mabes Polri telah memanggil pihak PT Jaya Real Property, Tbk (Bintaro Jaya). Pemanggilan pihak PT. JRP dalam kasus tersebut karena selama ini tanah yang diakui milik Salman Alfarisi ternyata juga diklaim milik PT JRP.

Kasus yang sempat menyedot perhatian masyarakat adalah kasus dugaan korupsi pembebasan lahan rumah susun sederhana sewa (rusunawa) Cengkareng Barat yang diusut Direktorat Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Bareskrim Polri.

Dalam kasus ini Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dan wakilnya Djarot Syaiful Hidayat telah diperiksa Bareskrim pada Juli 2016. Saat itu Djarot mengakui surat penetapan pembelian lahan diparaf delapan satuan kerja perangkat daerah (SKPD), termasuk wagub sebelum ditandatangani gubernur.

Pengadaan lahan untuk pembangunan rusun Cengkareng Barat merupakan salah satu temuan yang tercantum dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi DKI 2015. Dinas Perumahan dan Gedung membeli lahan tersebut dari perorangan yang diketahui bernama Toeti Noeziar Soekarno seharga Rp 668 miliar. Di sisi lain, berdasarkan audit BPK, lahan itu merupakan milik Dinas Kelautan Pertanian dan Ketahanan Pangan (KPKP) DKI Jakarta.

Sayangnya, semua kasus tersebut belum jelas ujung penanganannya. Polri belum menetapkan siapa tersangkanya.


Baca selanjutnya: 1 2

Komentar