"Sasaran Tembak" Perppu Ormas, Setelah HTI Siapa Lagi?

Rabu, 09 Agustus 2017, 16:00:00 WIB - Hukum

Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum (AHU) Kemenkumham Freddy Harris (tengah) saat mencabut Status Badan Hukum Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) di Kantor Kemenkumham, Jakarta, Rabu (19/7). (ANTARA)



SIAPKAN PERANGKAT SKB - Pasca pembubaran HTI Pemerintah memang tak serta merta membabat ormas-ormas yang ada dalam daftar yang dianggap tak sejalan dengan Ideologi Pancasila, kendati telah diterbitkan Perppu No 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Massa. Namun pemerintah masih mempersiapkan perangkat pengamannya, mengingat kasus pembubaran HTI yang menuai polemik pro dan kontra.

Salah satu perangkat yang disusun pemerintah adalah Surat Keputusan Bersama (SKB) menteri pascapembubaran HTI. Menurut Tjahjo SKB tersebut saat ini digodok Kemenko Polhukam.

Menko Polhukam Wiranto sebelumnya juga menyebut inti isi dari SKB itu adalah hal hal yang harus dilakukan pascapencabutan status hukum HTI agar tidak menimbulkan keresahan dan keributan di masyarakat serta melindungi persekusi terhadap eks anggota HTI.


Wiranto menambahkan bahwa SKB menteri pascapembubaran HTI bukan untuk membuat gaduh. Justru surat itu untuk menciptakan situasi yang kondusif seperti sedia kala.

'Untuk mendinginkan suasana, menenteramkan, membuat rakyat tidak gelisah, sehingga ada satu sikap yang sama dan jelas di antara instansi lain, misal Menristekdikti dan Menteri Agama itu nanti berkoordinasi dengan menteri yang menandatangani SKB ini untuk menyelaraskan tindakan di lapangan itu,' ujarnya.

Tjahjo menyebut SKB yang disusun pihak Kemenko Polhukam, saat ini tinggal ditandatangani pihak terkait. Pemerintah juga akan segera mengumumkannya.

'(Tinggal) tanda tangan, semakin cepat semakin baik (diumumkan),' ujarnya.

Tjahjo juga menjamin bahwa tidak akan ada persekusi terhadap ormas yang dibubarkan nantinya. Poin dalam SKB itu, juga membahas soal anggota PNS yang diketahui bergabung dengan HTI.

'Nggak ada (persekusi). Ya pasti dong (poin SKB), yang PNS, misalnya, kita lihat apakah ada rekamannya atau tidak, dia pernah ikut bicara, pernah ikut menggerakkan atau mengorganisir bahwa anti-Pancasila, semua rekamannya kan ada semua, sudah puluhan tahun,' ujarnya. (dtc)


Baca selanjutnya: 1 2

Komentar