Korban Gusuran Persoalkan Makna Keadaan Darurat UU 51/1960

Rabu, 11 Januari 2017, 16:00:26 WIB - Hukum

Ilustrasi aksi penggusuran lapak pedagang untuk proyek MTR. (Edy Susanto/Gresnews.com)

JAKARTA, GRESNEWS.COM - Pengaju uji materi UU No 51 Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin ke Mahkamah Konstitusi terus berupaya membuktikan gugatanya dengan menghadirkan sejumlah ahli sejarah. Para pemohon yang merupakan korban penggusuran lahan di DKI Jakarta ini ingin membuktikan bahwa ketentuan UU tersebut, terutama ketentuan Pasal 2, Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) UU hanya dapat diterapkan saat negara dalam keadaan bahaya, bukan dalam situasi damai.

Para pemohon yang terdiri dari Rojiyanto, Mansur Daud, dan Rando Tanadi pada sidang Selasa (10/1) itu menghadirkan saksi dan ahli sejarah seperti sejarawan JJ Rizal, dosen Sejarah Yudi Bachrioktora, dan redaktur The Jakarta Post Evi Mariani Sofian.

JJ Rizal dalam keterangannya menjelaskan, UU No 51 Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin yang Berhak atau Kuasanya memang dibentuk saat Presiden Soekarno menyatakan Indonesia tengah berada dalam keadaan perang dan darurat. Namun demikian, dalam melakukan penggusuran, Soekarno sendiri tidak pernah menerapkan norma-norma dalam UU tersebut.

Menurut Rizal, Soekarno selalu mengedepankan sisi-sisi manusiawi saat melakukan penggusuran, dan penggusuran sebagaimana yang diatur di dalam UU No 51 Tahun 1960 sendiri sebetulnya hanya berlaku untuk wilayah-wilayah darurat atau bahaya, bukan wilayah perkotaan.



Rizal menjelaskan Bung Karno salah satu orang yang mendukung habis-habisan pemberlakuan keadaan bahaya (UU No 51 Tahun 1960—red). Bahkan dia mengeluarkan Dekrit Tahun 1959, tanggal 5 Juli, hari Minggu, itu berdasarkan keadaan bahaya tersebut. Bung Karno, dalam konteks itu punya ide besar membangun Stadion Senayan Gelora Bung Karno. "Tapi dia justru tidak melakukan tindakan penggusuran dengan menggunakan alasan keadaan bahaya," kata Rizal.

Saat hendak melakukan penertiban di kampung Senayan, Soekarno meminta ketua kampung mempertemukan dirinya dengan warga setempat. Saat itu, warga bersedia dipindahkan ke tempat lain asal mereka diberikan kompensasi berupa uang ganti rugi dan lahan baru. "Bahkan pohon-pohonnya yang produktif juga diganti, dan nama kampung tempat dia pindah di daerah Tebet, gang-gang, dan jalannya, disamakan dengan nama kampung ketika masih di Senayan," kata Rizal.

Namun demikian, Rizal melihat, belakangan praktik penggusuran seperti itu tidak lagi berjalan sebagaimana keinginan Soekarno. Pasalnya, gubernur Jakarta saat itu, Sudiro (menjabat 1953-1960) menggunakan norma-norma di dalam UU No 51 Tahun 1960 sebagai jalan melakukan penertiban di dalam kota. Hal itu terus berlangsung di era berikutnya. Yakni era kepemimpinan Soemarno Sasroatmodjo yang menjabat Gubernur DKI sejak1960-1966.

"Nah, pada tahun 1963 Gubernur Soemarno yang dokter Angkatan Darat juga mengggunakan UU No 51 Tahun 1960 saat mengambil lahan untuk penanggulangan masalah banjir di Pluit dan pengadaan proyek rekreasi kawasan Ancol. Jelas, ini juga menimbulkan konflik karena gubernur menggunakan dalih negara dalam keadaan bahaya," tambah Rizal.

Rizal menegaskan, konteks negara dalam keadaan darurat dan bahaya—yang mendasari lahirnya UU No 51 Tahun 1960—sebenarnya memiliki durasi waktu (lifetime) sendiri. Dengan kata lain, kondisi tersebut tidak berlaku seumur hidup atau selamanya. Namun kenyataannya, UU tersebut malah terus hidup dan dijadikan alasan untuk praktik-praktik penggusuran yang tidak manusiawi.

Begitu juga ketika Undang-Undang Pembaharuan Agraria diberlakukan Tahun 1960 yang mengatur secara jelas pengalihan lahan. Seharusnya undang-undang yang berbasis pada keadaan bahaya tidak berlaku lagi. "Saya pikir Bung Karno melakukan praktik politik secara langsung ketika mengambil lahan di Senayan itu menunjukkan bahwa dia memang mendukung keadaan bahaya, tapi praktik keadaan bahaya digunakan untuk mengambil tanah rakyat adalah praktik yang keliru," jelas Rizal.

Demikian pula yang dilakukan Bung Hatta. Menurut Rizal, meski sudah tidak menjabat Wakil Presiden, Bung Hatta sempat berkonflik dan marah kepada Gubernur Sudiro dan Gubernur Soemarno ketika keduanya melakukan penertiban atas pemukiman-pemukiman yang dianggap ilegal dan dianggap sebagai tanah negara. Menurut Rizal, Hatta melihat bahwa dalam melakukan penertiban, para korban diperlakukan secara tidak manusiawi.

"Bagi Bung Hatta, yang terpenting adalah mereka ini manusia Indonesia yang dijanjikan oleh kemerdekaan untuk punya rumah dan punya tanah. Jadi kalau mereka tidak punya rumah dan tidak punya tanah, itu berarti kerja kita kurang maksimal, kurang baik. Itulah yang disampaikan Bung Hatta ketika terjadi pengambilan lahan oleh Gubernur Sumarno dan praktik polisi pamong praja yang keras pada masa Sudiro," tutur Rizal.

Baca selanjutnya: 1 2

Komentar