Bentuk Pansus, DPR Ungkit Lagi Kasus Sumber Waras

Selasa, 28 Juni 2016, 11:00:00 WIB - Hukum

Ketua KPK Agus Rahardjo (kedua kiri) bersama Ketua BPK Hari Azhar Azis (tengah) berjalan untuk membacakan kesimpulan dari pertemuan antara Pimpinan KPK dan BPK terkait hasil audit pembelian lahan RS Sumber Waras di Gedung BPK, Jakarta, Senin (20/16). Dalam pertemuan pimpinan kedua lembaga tersebut menghasilkan kesepakatan untuk saling menghormati kewenangan masing-masing lembaga. (ANTARA)

JAKARTA, GRESNEWS.COM - Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) kembali mengungkit kasus pembelian lahan Rumah Sakit Sumber Waras oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Komisi III berencana mempertemukan kembali KPK dan BPK setelah lebaran nanti untuk membahas kasus Sumber Waras.

Ketua Komisi III DPR RI Bambang Soesatyo menegaskan, pertemuan antara kedua lembaga itu digelar karena belum ada kesimpulan yang sama antara KPK dan BPK terkait hasil audit pembelian lahan Sumber Waras. Pihak KPK menyatakan, dalam kasus tersebut tidak ada kerugian negara. Sementara BPK tegas menyatakan Pemprov DKI melakukan pelanggaran.

Karena itulah, kata Bamsoet, pihaknya akan mempertemukan kembali kedua lembaga itu untuk menjernihkan masalah. 'Ya sudah nanti sebaiknya mereka bertemu nanti komisi III usai liburan hari raya ini kita akan panggil lagi. Undang lagi BPK dan KPK untuk menjernihkan ini karena tidak boleh berlama-lama silang pendapat ini karena yang rusak adalah dua lembaga itu sendiri,' kata Bambang Soesatyo di Kantor KPK di Jl HR Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (27/6).

Komisi III sendiri, kata Bamsoet, masih berpegang pada kesimpulan terakhir panitia kerja (panja) penegakan hukum yang dipimpin oleh politisi Gerindra Desmond Junaidi Mahesa. Ketika itu BPK sudah memaparkan adanya perbuatan melawan hukum dari Pemprov DKI Jakarta.



Atas hasil ini, Komisi III juga akan menyerahkan kepada KPK dan BPK. Namun Bamsoet mengaharapkan kedua lembaga tetap saling jaga wibawa. 'Sehingga tinggal kami akan serahkan ke KPK dan BPK agar berkoordinasi. Tapi yang terpenting kami berharap dua lembaga ini masing-masing menjaga kewibawaannya. BPK menjaga kewibawaannya, KPK menjaga kewibawaannya,' kata politisi Golkar ini.

Dari pertemuan nanti, Bamsoet berharap kasus Sumber Waras ini menemui titik terang. 'Ya kita lihat saja apakah betul-betul ada perbuatan melawan hukum atau tidak di Sumber Waras. Mudah-mudahan semua bisa terbuka sehingga kewibawaan KPK bisa terjaga, kewibaan BPK bisa terjaga,' kata Bamsoet.

Selain mempertemukan kedua lembaga negara itu, Komisi III DPR juga akan membentuk panitia khusus kasus Sumber Waras. Bamsoet mengaku sudah mendengar bahwa pihak Badan Musyawarah (Bamus) DPR RI akan membentuk pansus tersebut. 'Kami juga mendengar tadi Bamus bahwa sudah memutuskan untuk membuat Pansus daripada kasus Sumber Waras. Tapi itu prosesnya mungkin baru selesai lebaran nanti ditindaklanjuti,' imbuhnya.

Mengenai apa yang akan dicari oleh pansus, Bamsoet sendiri mengaku belum mengetahuinya. Dirinya sebagai pimpinan Komisi III pun belum mendapatkan penugasan. 'Saya belum tahu. Saya baru mendengar informasi dari Bamus tadi menyatakan akan buat Pansus Sumber Waras. Tapi pimpinan dewan, kami sendiri belum mendapatkan penugasan,' kata politisi Partai Golkar ini.

Bamsoet menambahkan, pansus tersebut nantinya akan diikuti oleh minimal dua komisi, yaitu Komisi III dan Komisi XI. Alasannya, karena BPK merupakan mitra kerja Komisi XI sementara KPK mitra kerja Komisi III.

Dalam kasus ini, Bamsoet bilang dirinya belum dapat menyimpulkan dimana titik yang membuat kesimpulan KPK dan BPK berbeda. Tapi secara implisit dia mengharapkan ada perubahan kesimpulan dari KPK yang menyatakan tidak ada kesalahan dalam pembelian lahan Sumber Waras oleh Pemprov DKI Jakarta.

'Ya (terhadap) dua-duanya, kita tidak bisa menyimpulkan apakah KPK yang salah, apakah BPK yang salah. Kita juga belum melihat. Tapi yang pasti, BPK tetap menyatakan ada kerugian negara. Sedangkan KPK sampai saat ini belum menemukan adanya perbuatan melawan hukum. Belum loh. Atau satu-dua hari ke depan. Atau satu hari nanti ada kemungkinan berubah,' kata Bamsoet.

Pada saat audiensi nanti, Bamsoet mengatakan akan membahas lagi perbedaan kesimpulan yang didasarkan pada fakta-fakta hukum. 'Ya itu nanti kita gelar bersama. Tapi intinya adalah kita ingin dua lembaga ini wibawanya tetap kita jaga,' ujarnya.

Baca selanjutnya: 1 2 3

Komentar