Dalih Penolakan Rencana Penerbitan Perppu Kebiri

Selasa, 24 Mei 2016, 11:00:00 WIB - Hukum

Aktivis dari berbagai komunitas perempuan anti kekerasan seksual di Aceh menggelar aksi solidaritas di Bundaran Simpang Lima, Banda Aceh, Rabu (11/5). Mereka mendesak pemerintah meneguhkan sikap atas pembahasan pengesahan RUU penghapusan kekerasan seksual dan menolak hukuman kebiri atau hukuman mati terhadap pelaku karena tidak menjamin berhentinya kasus kekerasan seksual, khususnya pada anak. (ANTARA)

JAKARTA, GRESNEWS.COM - Wacana pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Kebiri untuk mengatasi maraknya aksi kekerasan seksual terhadap anak dinilai kurang tepat. Kebijakan itu dipandang tidak akan memberikan dampak yang signifikan untuk mengatasi persoalan tersebut. Selama ini pemerintah lebih fokus pada pemikiran tentang penghukuman tanpa memikirkan penanganan korban.

Suara penolakan Perppu Kebiri itu disampaikan oleh Aliansi Tolak Perppu Kebiri, sebuah jaringan yang terdiri dari 99 organisasi masyarakat sipil yang menaruh perhatian pada hak anak dan reformasi hukum di Indonesia. Mereka terdiri dari ICJR, ELSAM, ECPAT INDONESIA, LBH Apik Jakarta, Forum Pengada Layanan, LBH Jakarta, Koalisi Perempuan Indonesia, LBH Masyarakat, PBHI, SAPA Indonesia, LBH Pers, PKBI, WALHI, KePPaK Perempuan, Institut Perempuan, HRWG, CEDAW Working Group Initiative (CWGI), ASOSIASI LBH APIK, Perempuan Mahardika, Positive Hope Indonesia, KONTRAS, serta Perkumpulan Pendidikan Pendampingan untuk Perempuan dan Masyarakat (PP3M)

Peneliti Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) Erasmus A.T Napitupulu mengatakan, aliansi menolak rencana pemerintah menerbitkan peraturan Perppu tentang hukuman kebiri bagi pelaku kejahatan seksual.

"Kita melihat hukuman kebiri bukan solusi utama untuk menangani masalah kekerasan seksual terhadap anak, karena setelah kami teliti dari berbagai negara di Amerika Serikat, Asia, dan Eropa, hukuman kebiri tidak efektif dan tidak membuat efek jera," kata Erasmus di sela-sela diskusi bertema Pidana Kebiri, di Cikini, Jakarta, Senin (23/5).



Erasmus melihat selama ini pemerintah lebih fokus pada pemikiran penghukuman, bukan soal penanganan korban. Menurutnya, menghadapi situasi darurat seperti saat ini pemerintah seharusnya lebih fokus memberi perhatian terhadap anak korban kekerasan seksual, bukan hanya pelakunya. Terutama untuk penanganan dan upaya rehabilitasi korban.

"Jadi keadaan darurat negeri ini merupakan kondisi korban, bagaimana kondisi korban bisa dipulihkan, hukuman berat bagi pelaku tentu iya," jelasnya.

Disebutkannya, berdasarkan kajian ICJR dan perbandingan hukum di beberapa negara, hukuman kebiri ada tiga pilihan, yakni mandatory sebagai hukuman pidana yang wajib; selanjutnya discretionary, tergantung hakim yang sifatnya hukuman tambahan; dan voluntary, diberikan hanya jika mendapatkan kesepakatan dengan yang akan dikebiri.

Di Australia, hukuman kebiri tidak menjadi hukuman yang wajib, begitu juga dengan negara-negara lain. Bahkan di negara lain bentuknya rehabilitasi. "Dari hasil penelitian kami, hukuman kebiri tidak akan efektif," ujarnya.

Baca selanjutnya: 1 2

Komentar