JAKARTA, GRESNEWS.COM - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berencana membuka akses layanan keuangan untuk mensejahterakan Tenaga Kerja Indonesia (TKI). OJK menilai, terobosan ini mesti dilakukan mengingat sering terjadi kerentanan di sektor keuangan TKI seperti minimnya pemahaman soal manfaat, risiko, biaya, kesesuaian, dan produk atau layanan keuangan tertentu.

"Kebijakan ini merupakan langkah awal meningkatkan kemandirian finansial dan kesejahteraan tenaga kerja," ucap Ketua Dewan Komisioner OJK Muliaman D. Hadad di Jakarta, Senin (16/2).

Dalam rangka memperkuat postur keuangan TKI, pihak OJK bersama Bank Indonesia (BI), Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker), dan Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) telah menandatangani MoU atau nota kesepahaman tentang Peningkatan Penggunaan Transaksi Non-Tunai dan Perluasan Akses Keuangan untuk kesejahteraan tenaga kerja.

"Pemerintah akan memperluas layanan keuangan digital dalam rangka mendorong akses keuangan inklusif TKI," kata Muliaman.

Berdasarkan survey OJK tahun 2013 lalu, tingkat inklusi keuangan masyarakat Indonesia masih sangat rendah, dengan tingkat indeks utilisasi produk atau jasa keuangan hanya sebesar 59,74 persen. Salah satu faktor penyebabnya adalah rendahnya tingkat literasi keuangan  yang hanya mencapai 21,84 persen dari mayoritas penduduk Indonesia termasuk para TKI dan keluarganya.

"Pemerintah sulit meningkatkan inklusi keuangan bilamana tingkat literasi keuangan masyarakat masih rendah. Bila persoalan ini terus berlanjut maka inklusi keuangan menjadi tidak sustained dan bahkan dapat menimbulkan perasaan traumatis masyarakat terhadap layanan keuangan," ujar Muliaman.

Muliaman juga menggaris bawahi peran sektor jasa keuangan yang kontributif terhadap perekonomian bangsa dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Atas dasar itu, Muliaman berharap implementasi MoU yang dilakukan pemerintah nantinya dapat berjalan secara optimal dan terukur agar peningkatan kesejahteraan para TKI dan keluarganya segera terwujud.

Terkait kesejahteraan TKI, Kepala BNP2TKI Nusron Wahid ikut mendesak sektor perbankan agar segera memfasilitasi Kredit Usaha Rakyat (KUR) untuk para TKI. Nusron menilai, hingga saat ini belum ada satu pun bank pelaksana di Indonesia yang secara khusus masuk ke sektor pembiayaan TKI.

"Sejauh ini hanya Bank Perkreditan Rakyat (BPR), Koperasi Simpan Pinjam dan China Trust saja yang bekerjasama dalam bidang pembiayaan TKI," kata Nusron kepada Gresnews.com.

Menurut Nusron, selain berdampak signifikan pada hasil pendapatan TKI, Kebijakan KUR juga berperan besar dalam menekan beban suku bunga TKI.

Nusron mengatakan selama ini para TKI menghabiskan biaya yang cukup besar hingga mencapai Rp 17 juta untuk pembiayaan keberangkatan ke luar negeri. "Biaya paspor, fee agency dan dan bunga bank saja di Taiwan selama tiga tahun itu totalnya Rp 51 juta, sedangkan gaji tenaga kerja kita rata-rata hanya 4,7 juta. Sehingga yang terjadi 10-11 kali gaji dari hasil kerja itu tidak sepenuhnya dimanfaatkan untuk kebutuhan TKI," kata Nusron.

BACA JUGA:
Tags