Tarik-Ulur Tarif Taksi Online

Minggu, 02 Juli 2017, 13:00:00 WIB - Ekonomi

Pengguna jasa angkutan taksi online tengah memesan taksi via aplikasi yang tersedia di telepon pintar (ANTARA)

JAKARTA, GRESNEWS.COM -Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) Nomor 32 Tahun 2016 yang mengatur ketentuan tentang angkutan umum berbasis online, mulai diberlakukan pada Sabtu (1/7). Dengan berlakunya aturan ini maka para operator taksi online harus mengikuti tarif batas atas dan batas bawah alias tak jauh berbeda dengan tarif taksi konvensional.

Pemerintah menegaskan, aturan itu sendiri ditujukan untuk transportasi online roda empat. Semua aturan itu ditujukan justru untuk memberikan perlindungan kepada pengemudi dan pengguna jasa. Revisi tersebut juga tidak dilakukan sepihak, namun berdasarkan hasil rembuk dengan pengelola taksi online dan konvensional.

Selain itu, pemerintah juga mengklaim aturan ini dibuat untuk kesetaraan semua pihak pelaku transportasi. Di mana taksi online dan taksi konvensional harus diperlakukan setara supaya tercipta persaingan yang sehat. Kesetaraan itu misalnya soal kewajiban memenuhi standar keselamatan, uji kelayakan kendaraan, persyaratan pengemudi, pembatasan (kuota) jumlah armada, batasan tarif, dan sebagainya.

Direktur Jendral Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan Pudji Hartanto mengatakan, tarif baru tersebut harus segera diikuti oleh para operator penyedia jasa taksi online. 'Sesuai dengan Peraturan Menteri 26 Tahun 2017, yaitu 1 Juli 2017 tarif itu harus langsung berlaku. Tarif itu sudah disesuaikan dengan biaya per kilometer,' tegasnya, Sabtu (1/7).

Dia menegaskan, pemerintah pusat telah menerima berbagai usulan tarif batas atas dan batas bawah dari setiap daerah. Dari berbagai usulan tersebut, akhirnya pemerintah pusat sepakat untuk memutuskan tarif tersebut ke dalam dua wilayah. Yakni wilayah I yang meliputi Sumatera, Bali, dan Jawa, serta wilayah II yang meliputi Kalimantan, Sulawesi, dan Papua.

'Untuk wilayah I yakni Sumatera, Bali, Jawa, kisaran tarif bawahnya itu per kilometer Rp3.500. Untuk tarif batas atasnya Rp6.000. Kemudian untuk di wilayah II dari mulai dari Kalimantan, Sulawesi, dan Papua itu Rp3.700, tarif atasnya Rp6.500,' kata Pudji.

Dia menegaskan, jika ada yang melanggar maka akan dikenakan sanksi. Sanksi tersebut disesuaikan oleh aturan yang berlaku dan atas pelaksanaannya ada evaluasi dalam kurun waktu 6 bulan. Sanksinya berupa teguran hingga dinonaktifkan aplikasi taksi online itu sendiri.

'Kita ada proses monitoring, pengawasan, apabila ada hal yang belum dilaksanakan kita akan lakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Sanksinya adalah mulai dari teguran, pemutusan kerja hingga penonaktifan aplikasi itu sendiri,' kata Pudji.

Meski akan menerapkan sanksi, Menteri Perhubungan Budi Karya mengatakan, tindakan persuasif perlu dilakukan secara baik agar seluruh taksi online dapat mengikuti aturan baru tersebut. 'Jangan mentang-mentang (aturan sudah) berlaku, tangkapi semua (yang belum ikut aturan). Kita tidak mau ada konflik, kita coba lakukan secara soft agar level of service-nya bagus,' ujarnya.

Dirinya juga mengatakan, tarif baru batas atas dan batas bawah ini diputuskan berdasarkan hasil diskusi dengan pihak taksi online, konvensional, pemerintah daerah, dan pemerintah pusat. 'Kita juga menganalisa seperti investasi dari taksi, dari spare part, BBM, tenaga sopirnya. Saya dari laporan Dirjen Darat sangat rasional dan memberikan payung untuk semua operator bisa mengikutinya,' terangnya.

Budi Karya Sukadi juga mengimbau agar pemerintah daerah (Pemda) agar dapat bertindak secara persuasif bila ada taksi online yang saat ini belum mengikuti tarif batas atas dan batas bawah. 'Tentunya Pemda merespons yang saya imbau sebenarnya kita tidak melakukan hal-hal yang frontal. Maksudnya kita lakukan secara baik, (taksi online) jangan langsung ditangkap. Kasihan cari nafkah kan secara baik-baik dan saya percaya mereka juga melakukannya secara baik-baik,' katanya.

Permenhub itu sendiri memang tidak hanya mengatur soal tarif. Terdapat 11 poin aturan taksi online dalam revisi tersebut, adapun poin aturan ialah:

1. Jenis angkutan sewa
Kendaraan Bermotor Umum yang memiliki Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) warna hitam hanya kendaraan angkutan sewa; Nomenklatur angkutan sewa khusus untuk mengakomodir pelayanan angkutan taksi online.

2. Kapasitas silinder mesin kendaraan
Angkutan Sewa Umum minimal 1.300 cc; Angkutan Sewa Khusus minimal 1.000 cc.

3. Batas tarif angkutan sewa khusus
Tarif angkutan tertera pada aplikasi berbasis teknologi informasi; Penentuan tarif berdasarkan tarif batas atas/bawah; Penetapan tarif diserahkan sepenuhnya kepada Gubernur sesuai domisili perusahaan dan Kepala BPTJ untuk wilayah JABODETABEK.

4. Kuota jumlah angkutan sewa khusus
Penetapan kebutuhan jumlah kendaraan dilakukan oleh Gubernur sesuai domisili perusahaan; dan Kepala BPTJ untuk wilayah JABODETABEK.

5. Kewajiban STNK berbadan hukum
Jika sebelumnya ketentuan STNK atas nama perusahaan, direvisi menjadi STNK atas nama badan hukum. Selanjutnya STNK yang masih atas nama perorangan masih tetap berlaku sampai dengan habis masa berlakunya.

Sebelum masa peralihan STNK menjadi atas nama badan hukum harus dilampirkan akta notaris yang memuat kesediaan STNK menjadi badan hukum dan hak kepemilikan kendaraan tetap menjadi hak pribadi perorangan.

6. Pengujian berkala (KIR)
Tanda uji berkala kendaraan bermotor (kir) pertama semula dilakukan dengan cara pengetokan, disesuaikan menjadi dengan pemberian plat yang di-emboss; Kendaraan bermotor yang paling lama 6 bulan sejak dikeluarkannya STNK tidak perlu diuji KIR, dapat dengan melampirkan Sertifikat Registrasi Uji Tipe (SRUT).

7. Pool
Persyaratan izin penyelenggaraan angkutan umum semula harus memiliki 'pool' disesuaikan menjadi memiliki/menguasai tempat penyimpanan kendaraan; Harus mampu menampung jumlah kendaraan yang dimiliki.

8. Bengkel
Dapat menyediakan fasilitas pemeliharaan kendaraan (bengkel); atau Kerjasama dengan pihak lain.

9. Pajak
Substansi untuk kepentingan perpajakan pada penyelenggaraan angkutan umum taksi online dikenakan terhadap perusahaan aplikasi sesuai usul dari Ditjen Pajak.

10. Akses Dashboard
Pokok bahasan Akses Dashboard merupakan ketentuan baru yang ditambahkan dalam revisi peraturan ini. Wajib memberikan akses digital dashboard kepada Dirjen Hubdat dan pemberi izin penyelenggaraan angkutan umum; Untuk kepentingan pengawasan operasional taksi online.

11. Sanksi
Pemberian sanksi dikenakan baik ke perusahaan angkutan umum maupun perusahaan aplikasi; Sanksi atas pelanggaraan perusahaan aplikasi diberikan oleh Menteri Kominfo dengan melakukan pemutusan akses (pemblokiran) sementara terhadap aplikasi sampai dengan dilakukan perbaikan.

Terkait, ketentuan mengenai Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) atas nama badan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66, Pudji menjelaskan untuk Badan Hukum berbentuk Koperasi, dimana bagi anggota Koperasi yang memiliki STNK atas nama perorangan masih dapat menggunakan kendaraannya untuk melakukan kegiatan usaha Angkutan Sewa Khusus (ASK) sampai dengan berakhirnya masa berlaku STNK (melakukan balik nama), dengan melampirkan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara anggota Koperasi dengan pengurus Koperasi.


Baca selanjutnya: 1 2

Komentar