Regulasi Miris Kepemilikan Properti Asing

Kamis, 14 Juli 2016, 13:00:00 WIB - Ekonomi

Sejumlah pekerja menyelesaikan pembangunan hunian bertingkat di kawasan Cawang, Jakarta Timur, Kamis (23/6). Badan Koordinasi Penanaman Modal menargetkan realisasi investasi pada tahun 2017 sebesar Rp631,5 triliun. (ANTARA)

JAKARTA, GRESNEWS.COM - Pemerintah berencana mengubah Peraturan Pemerintah (PP) No. 40/1996, PP No. 41/1996, dan UU Rumah Susun terkait kepemilikan properti oleh Warga Negara Asing. Rencananya durasi kepemilikan properti WNA yang semula dibatasi hanya selama 20 tahun akan diubah menjadi seumur hidup dan dapat diwariskan atau pun disewakan. Status hukum perdata Warga Negara Asing (WNA) atau Badan Hukum Asing (BHA) yang mempunyai perwakilan di Indonesia pun akan sederajat dengan Warga Negara Indonesia (WNI).

Namun langkah itu justru dianggap mencederai asas keadilan, karena hingga saat ini masih banyak masyarakat yang belum memiliki rumah layak. Ketua Konsorsium Pembaharuan Agraria (KPA) Agustina menyatakan, menolak tegas dengan rencana pemerintah itu. Ia pun menyatakan akan melakukan gugatan apabila PP tersebut disahkan.

Menurut Agustina, proyek neoliberalisme sektor properti di seluruh dunia telah gagal. Bahkan menjadi katalisator dari krisis finansial global akhir-akhir ini. Pemberian hak istimewa dalam kepemilikan properti hunian untuk WNA akan menyebabkan buruh, petani, nelayan, pedagang kecil, kaum miskin kota, dan rakyat pekerja lainnya di masa depan akan menjadi semakin sulit mendapatkan rumah yang layak, sehat dan manusiawi.

"Kekayaan kita ini bukan milik perorangan, ini milik generasi penerus bangsa. Apa jadinya jika dikuasai WNA," tandas Agustina kepada gresnews.com, Rabu (13/7).



Terkait masalah ini, Agustina menegaskan, pemerintah tidak dapat sewenang-wenang. Jangankan dimiliki warga negara asing, apabila ada warga luar daerah yang memiliki lahan di wilayah tertentu akan tetapi tidak dimanfaatkan secara ekologis selama 2 tahun maka kepemilikannya dapat dicabut. Hal ini menandakan bahwa segala bentuk kepemilikan kekayaan tanah atau tempat tinggal harus diatur secara hati-hati dan menguntungkan bagi masyarakat dan menjamin kehidupan generasi penerus.

Ia meminta pemerintah menerapkan parameter yang jelas, sebab hak-hak warga negara asing di Indonesia dengan hak asasi kepemilikan tanah dan properti serta UU yang mengaturnya itu tidak cocok karena terlalu banyak yang harus dikorbankan. Ia menilai lebih baik pemerintah menginventarisir hak warga negara untuk dipenuhi dan bukannya mengurusi WNA dengan alasan kepentingan ekonomi.

"WNI yang terdaftar memiliki lahan dalam bentuk sertifikat hanya sekitar 17% karena Menteri Agraria tidak mencatat kepemilikan warganya sendiri, Kok sekarang malah ngurusin asing. Penuhi hak warganya sendiri," ujarnya.

Jangan sampai masyarakat banyak tidak mampu memiliki rumah, tetapi WNA malah banyak memiliki rumah di Indonesia. Ia mencontohkan seperti kasus lahan perkebunan di Sumatera. Kasus tersebut jelas kini pengusaha Malaysia merebut lahan yang sejatinya milik masyarakat para petani kecil dan buruh tani.

Mereka yang berjuang untuk menggarap tanah justru dituduh melakukan tindakan kriminal. Keluarga mereka diusir ke daerah perkotaan menjadi kaum urban dan tinggal dipemukiman kumuh. Tak sedikit jumlahnya yang diekspor ke luar negeri dan menjadi TKI.

"Kekuatan modal asing yang masuk apabila tidak dikontrol dan dibatasi dengan benar tentu akan merusak!" tegasnya.

Dalam perubahan PP tersebut, WNA hanya boleh memiliki properti hunian dalam bentuk rumah vertikal atau apartemen dan bukan rumah tapak dengan batas harga minimal Rp5 miliar serta mempunyai surat keterangan izin tinggal bukan izin wisata. Kemudian apabila WNA ingin membeli rumah tapak hanya boleh dilakukan dengan sistem sewa.

Pemerintah juga harus tetap mempertahankan status kepemilikan properti hunian WNA dengan status "Hak Pakai" sesuai Undang-undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (UUPA). Dalam Pasal 41, 42 dan 43 telah dirumuskan bagaimana WNA dan BHA boleh mempunyai properti di Indonesia dengan status hukum tanah yang dipergunakan adalah Hak Pakai dalam jangka waktu yang tertentu atau selama tanahnya dipergunakan untuk keperluan yang tertentu.

Baca selanjutnya: 1 2

Komentar