Berburu Pajak Ala Jokowi

Rabu, 17 Mei 2017, 11:00:00 WIB - Ekonomi

Warga melaporkan SPT tahunan wajib pajak orang pribadi tahun 2016 di KPP Tanah Abang 3, Jakarta, Jumat (21/4). Pada hari terakhir pelaporan SPT pajak pribadi sejumlah kantor pajak dipenuhi warga yang akan menyelesaikan kewajibannya. (ANTARA)

PENGUSAHA KEBERATAN - Terkait rencana pemerintah berburu pajak ini, kalangan dunia usaha pun menyatakan keberatannya. Wakil Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Suryadi Sasmita berharap, Ditjen Pajak tidak mengulangi kesalahan yang sama seperti di masa lalu, dimana mengejar pajak layaknya berburu di kebun binatang.

Artinya, upaya pengejaran pajak oleh petugas hanya bergantung pada wajib pajak yang sudah ada. "Harus menghilangkan kesan berburu di kebun binatang," kata Sasmita, Selasa (16/5).

Dia mengatakan, harusnya Ditjen Pajak melakukan ekstensifikasi. Sasmita menilai langkah Ditjen Pajak sudah tepat dengan melangsungkan program pengampunan pajak atau tax amnesty. Sehingga ada pembayar pajak baru ke depannya. "Kita perlu ekstensifikasi, untuk meningkatkan penerimaan pajak harus bicara ekstensifikasi," ujarnya.

"Jadi bukan orang yang sudah bayar pajak lalu dikejar, tetapi orang yang punya Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) tapi tidak bayar pajak, kan banyak yang punya NPWP tapi yang lapor SPT tidak banyak," papar Sasmita

Sasmita tidak menghalangi bila petugas pajak memang ingin memantau wajib pajak yang tidak patuh dalam pembayaran. Misalnya untuk wajib pajak badan yang yang ekspansi terus menerus namun selalu melaporkan kerugian, sehingga tidak membayar pajak. "Banyak permainan PMA yang ekspansi tapi rugi, bagi perusahaan merugi tapi ekspansi itu perlu dicurigai, ini bisa bertahun-tahun rugi tapi ekspansi," terangnya.

Di samping juga masih ditemukan pengusaha besar, tapi berkedok UKM. Sehingga hanya perlu membayar pajak final 1%. Sasmita menyarankan agar petugas pajak mengetahui pola pikir pebisnis.

"Jadi Dirjen Pajak bukan memeriksa yang ada, dia mesti belajar dengan pebisnis, agar tahu trik-trik yang dilakukan pebisnis mengenai itu. Jadi kita mendukung apabila menemukan data yang konkret," tukasnya.

Sementara itu, pengamat perpajakan Danny Darussalam mengatakan, Ditjen Pajak seharusnya mengawali pemeriksaan dan penindakan dengan pemetaan perilaku wajib pajak. Bisa digunakan melalui pengakuan wajib pajak ketika menjadi peserta tax amnesty. "Wajib pajak diperlakukan sesuai dengan perilakunya," katanya.

Dalam analisa Darussalam, ada empat kelompok perilaku kepatuhan wajib pajak. Pertama, adalah wajib pajak patuh. Perlakuan dari petugas pajak seharusnya mendapatkan fasilitas kemudahan atau pelayanan dengan sebaik mungkin alias karpet merah. "Perlakuannya dipermudah dan dilayani dengan sebaik mungkin (karpet merah)," jelasnya.

Kedua adalah kelompok ingin patuh, maka perlakuan petugas pajak mengarahkan agar wajib pajak patuh sepenuhnya. Ketiga, yaitu hanya patuh ketika sudah terdeteksi oleh petugas. "Hanya patuh jika terdeteksi, perlakuannya dengan diperiksa agar patuh," imbuhnya

Keempat yaitu sengaja tidak patuh. Petugas pajak harus menyiapkan kebijakan agar mampu membuat wajib pajak patuh akan aturan. Skemanya tentu lebih keras dari yang sebelumnya. "Sengaja tidak patuh, perlakuannya segala upaya untuk memaksa mereka untuk patuh termasuk dengan melakukan penyidikan tindak pidana pajak," tandasnya.

Hal ini sangat membantu Ditjen Pajak, maupun wajib pajak sendiri juga tidak resah karena merasa dikejar-kejar. "Jadi alasan pemeriksaan jelas dan berdasarkan perilaku kepatuhan wajib pajak yg dikelompokkan menjadi 4 kelompok tersebut di atas," tandasnya. (dtc)


Baca selanjutnya: 1 2 3

Komentar