Mencari Dirut Baru Pertamina

Jum'at, 10 Februari 2017, 11:00:00 WIB - Ekonomi

Pelaksana tugas (Plt) Direktur Utama PT Pertamina Yenni Andayani (tengah) bersama Direktur Pemasaran PT Pertamina M Iskandar (kiri), dan Direktur Hulu PT Pertamina Syamsu Alam (kanan) mengikuti rapat kerja dengan Komisi VII DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (9/2). Dalam rapat tersebut Yenni menjelaskan bahwa penurunan pendapatan perseroan selama periode 2014-2016 masih terbilang positif. (ANTARA)

JAKARTA, GRESNEWS.COM - Pasca pencopotan Direktur Utama Pertamina Dwi Soetjipto dan Wakil Direktur Utama Pertamina Ahmad Bambang, perusahaan minyak milik negara itu langsung berupaya mencari sosok definitif pengganti Dwi. Dewan Komisaris Pertamina diberikan waktu 30 hari sejak pencopotan Dwi Soetjipto untuk mencari sosok Direktur Utama secara definitif untuk direkomendasikan kepada pemerintah nantinya.

Anggota Komisi VII DPR, Dito Ganinduto, berharap agar pemerintah nantinya bisa memilih sosok yang benar-benar paham industri migas. Oleh karena itu dia meminta agar pemerintah memilih dari kalangan profesional. "Saya harapkan yang benar-benar kerja untuk Pertamina dan mumpuni," ujarnya saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Pertamina di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (9/2).

Dito mengaku telah mendengar isu, ada beberapa orang dari luar profesional yang melamar menjadi Dirut Pertamina. Dia bahkan memandang orang tersebut sebagai tukang lobi. "Kami harapannya benar-benar profesional 100%. Karena saya denga ada beberapa lobbyist (pelobi) yang mengincar posisi itu," ungkapnya.

Menurut Dito, sosok yang tepat sangat penting untuk mengisi kursi pucuk pimpinan Pertamina. Sebab, saat ini Pemerintah dan DPR tengah menggodok Revisi UU Migas yang salah satu tujuannya untuk memperkuat Pertamina. "Jadi, direksi Pertamina harus benar-benar mumpuni dan harus solid. Karena kalau sudah ada UU untuk membesarkan Pertamina tapi tidak diikuti direksi yang mumpuni jadi sia-sia," tandasnya.

Anggota Komisi VII DPR lainnya, Ramson Siagian, berharap agar pemerintah memilih orang yang berasal dari internal Pertamina. Sebab sosok dari internal dinilainya telah memiliki kemampuan yang sesuai untuk memajukan Pertamina. "Saya harapkan Dirut Pertamina dari dalam saja, dari internal. Saya pikir punya kapasitas," tuturnya.

Menurut Ramson, pemerintah harus amat berhati-hati dalam memilih Dirut Pertamina. Sebab, ketika revisi UU Migas disahkan, maka kapasitas Pertamina menjadi lebih kuat.

"Potensi RUU Migas dalam proses akan memberikan otoritas lebih besar ke Pertamina. Kemungkinan Pertamina jadi badan tersendiri di bidang migas. Saya percaya kalau bapak ibu di Pertamina betul-betul solid mnjadi team work," tutupnya.

Sementara itu, Pensiunan Pertamina yang berhimpun dalam Solidaritas Pensiunan Karyawan Pertamina (eSPeKaPe) meminta agar Dirut Pertamina yang baru diangkat dari seorang ahli migas dan menguasai manajemen energi. Selain itu, figur yang diangkat juga harus bersih dari KKN (kolusi, korupsi dan nepotisme), anti transaksional dan mafia migas, bersih dan berintegritas, serta transparan, akuntabel dan profesional.

"Semua ini harus sesuai dengan yang diharapkan Presiden Jokowi untuk Pertamina bisa mewujudkan keadilan sosial bagi rakyat dengan menerapkan harga jual BBM yang sama serta dapat memberi kontribusi untuk sebesar-besarnya pemasukan pendapatan negara dengan menerapkan skema product sharing contract (PSC) gross split yang tidak lagi membebani APBN dengan cost recovery," kata Ketua Umum eSPeKaPe Binsar Effendi Hutabarat dalam pernyataan tertulis yang diterima gresnews.com, Jumat (10/2).

Binsar menilai, salah satu nama yang layak diajukan adalah mantan Direktur Pemasaran dan Niaga Ahmad Faisal. Alasannya, Ahmad Faisal selain ahli perminyakan dan juga paham manajemen, dia juga merintis karir di Pertamina. Dia pernah mengabdi di Divisi Humas, kemudian General Manager Pertamina Unit Pemasaran (UPms III), General Manager Gas Domestik, Kepala Divisi BBM Direktorat Hilir, serta Deputi Pemasaran dan Niaga Pertamina.

"Jadi, selain dari internalnya sendiri, juga pengalaman dan kinerjanya bisa dibilang mumpuni. Sekarang, berpulang kepada Presiden Jokowi untuk memilih dan menetapkannya, karena Pemerintah punya saham 100 persen di Pertamina," kata Binsar.

Dengan begitu, kinerja Pertamina yang berhasil diraih di era Dwi Soetjipto, bisa lebih ditingkatkan. Binsar menilai, kinerja Dwi sebenarnya cukup baik. Di era Dwi, kata dia, Pertamina terbukti berhasil membukukan laba yang fantastis bahkan melebihi laba Petronas, Malaysia. Periode Januari-September 2016, laba Pertamina mencapai US$2,83 miliar, atau naik 209 persen dibandingkan periode yang sama tahun 2015 yang tercatat US$‎1,42 miliar.

Pertamina juga berhasil memperpanjang kontrak pengelolaan Blok Offshore North West Java (ONWJ). Produksi minyak dan gas bumi (migas) PHE ONWJ itu disalurkan seluruhnya hanya untuk kebutuhan dalam negeri. "Sejak Blok ONJW dikembangkan, Pertamina sudah mengeluarkan investasi sebesar US$13,8 miliar, kata Binsar.


Baca selanjutnya: 1 2

Komentar