Kewenangan TNI yang dipotong sementara Polri diperluas pascaera reformasi, banyak dinilai sebagai penyebab bentrokan aparat TNI dan Polri. Anggota Komisi I DPR RI Susaningtyas Nefo Handayani Kertopati mengatakan, pemerintah seharusnya mampu menjamin kesejahteraan Indonesia.

Jakarta - Kewenangan TNI yang dipotong sementara Polri diperluas pascaera reformasi, banyak dinilai sebagai penyebab bentrokan aparat TNI dan Polri.

Anggota Komisi I DPR RI Susaningtyas Nefo Handayani Kertopati mengatakan, pemerintah seharusnya mampu menjamin kesejahteraan Indonesia.

"Banyak aparat yang menjadi oknum dengan menjadi beking atau petugas keamanan, di sisi lain, Polri dipersenjatai dan kewenangannya diperluas, membuat aparatnya berubah arogan. Hal ini harus dijawab kedua institusi, apakah indikasi itu benar, TNI kembali ke barak tak masalah asal kesejahteraan diperhatikan," kata Susaningtyas, di Jakarta, Rabu (25/4).

Wanita yang akrab disapa Nuning ini mengingatkan pentingnya kekuatan pokok atau minimum esssential force (MEF) untuk menjadi landasan sikap anggota TNI-Polri.

"Kesejahteraan hanya salah satu variabelnya, kami harus lebih serius dalam menata membuat regulasi. Jadi ada kesadaran mendasar bahwa negara nomer satu, tetapi sebaliknya unsur welfare harusnya dibenahi, tidak melulu alutsista saja yang dibahas secara serius," ujar Nuning.

Lebih jauh, Nuning menegaskan, perselisihan antara aparat dari dua institusi keamanan dan pertahanan negara ini harus diselesaikan secara kongkrit. Tidak hanya dengan pernyataan damai saja, melainkan dengan menelusuri akar masalahnya.

"Kedua institusi harus mampu menguak embrio permasalahan secara tuntas. Jangan ada yang ditutup-tutupi," paparnya.