Agar status media sosial anda tidak mengirim anda ke penjara, ada yang perlu dicermati dari penggunaan media sosial. Agar tidak terjadi kasus seperti apa yang dialami Prita Mulyasari dan dr Ira Simatupang, mereka dikenakan pasal pencemaran nama baik.
Dengan mencampuradukkan berbagai perbuatan yang tidak ada kaitannya dengan ujaran kebencian, SE ini dikhawatirkan justru bias dan gagal menangani kasus penyebaran kebencian yang sesungguhnya.
Jika watak Orde Baru memang kembali berkembang, menurut Mudhofir, buruh tak akan segan untuk melawan. "Saya kutip pernyataan Wiji Thukul, apabila usul ditolak tanpa ditimbang, suara dibungkam kritik dilarang tanpa alasan, dituduh subversif dan mengganggu keamanan. Maka hanya ada satu kata lawan,” tandas Mudhofir.
Penggunaan media sosial kerap disalahgunakan sebagai sarana penghasutan dan penebar kebencian. Disisi lain polisi gamang melakukan menegakkan hukum, karena kerap dituding melanggar kebebasan berpendapat.
Menilik semakin maraknya kasus pencemaran nama baik pada media sosial maka Gresnews.com selaku portal berita hukum mengadakan seri edukasi dengan tema "Kemerdekaan Berpendapat di Media Sosial vs Pencemaran Nama Baik".
Lebih lanjut, demokrasi di Indonesia masih dibangun secara kuantitatif dan prosedural. Sehingga dengan adanya media sosial menjadi alat instrumen baru untuk membangun demokrasi partisipatif secara alamiah. Karena dengan berkembangnya teknologi memudahkan komunikasi berkembang menjadi berbagai bentuk termasuk melalui media sosial. Dengan penggunaan media yang tidak mahal dan sederhana, media sosial dapat menjadi sarana baru dalam membangun demokrasi.
