-
Menanti Solusi Konflik Pemerintah dan Freeport
Sabtu, 25/03/2017 21:00 WIBBerlarut-larutnya konflik tersebut memunculkan desakan agar tambang emas itu dinasionalisasi.
Menanti Janji Pelibatan Masyarakat Adat di Kasus Freeport
Jum'at, 17/03/2017 14:00 WIBDisinggung bahwa Menteri ESDM Ignasius Jonan tengah mengupayakan adanya pelibatan masyarakat adat dalam hubungan kerjasama antara pemerintah dan Freeport, Odei berharap hal demikian memang nyata adanya.
Sengkarut Perjanjian Tambang Asing
Kamis, 16/03/2017 19:00 WIBAlih-alih meraup untung lantaran banyaknya investasi di sektor pertambangan, negara ini malah menuai berbagai gugatan di pengadilan Arbitrase Internasional.
Pelibatan Masyarakat Papua dalam Penyelesaian Masalah Freeport
Kamis, 16/03/2017 16:00 WIBTerkait masalah ini, pemerintah diingatkan jangan lupa untuk melibatkan masyarakat Papua dalam penyelesaian masalah kontrak Freeport.
Wapres Amerika Serikat ke Indonesia, Soal Freeport?
Kamis, 16/03/2017 13:05 WIB
Wakil Presiden Amerika Serikat (AS) Mike Pence ke dijadwalkan akan berkunjung ke Indonesia, pada April mendatang. Pernyataan itu disampaikan Sekretaris Kabinet (Seskab) Pramono Anung, Rabu (15/3).
Namun Pramono mengaku belum tahu agenda persis kunjungan wakil pemerintah Amerika tersebut. "Saya tidak tahu, karena memang materinya belum diajukan," tegas Pramono seperti dilansir setkab.go.id.
Tapi ia menambahkan, kunjungan itu adalah kunjungan kepala negara sebagai wakil presiden yang baru. Tentu akan ada beberapa hal yang akan menjadi pembahasan, terutama sebelum pertemuan G20 di Jerman.
Ia juga belum bisa memastikan apakah kunjungan Mike Pence juga akan membicakaran masalah kontrak karya PT Freeport Indonesia. Namun ia menegaskan kehadiran Mike bukan untuk hal itu. "Ya bahwa nanti mungkin ada pembahasan itu, saya tidak tahu" tuturnya.
Sementara persoalan tentang Freeport, menurut Seskab, yang ditugaskan presiden Jokowi untuk membahasnya adalah Menteri Perdagangan dan juga Menteri Sekretaris Negara bersama dengan DPR. Namun soal Freeport ini Pramono mengaku sejauh ini belum ada surprise terkait kasus PT Freeport Indonesia. (rm)Mengungkit Divestasi Saham Freeport dalam Kontrak Karya
Senin, 13/03/2017 15:33 WIBFreeport tidak lagi bisa mengelak untuk melakukan divestasi 51 persen sahamnya. Dengan tidak dipenuhinya ketentuan itu, Freeport juga dianggap melanggar KK yang menjadi pegangan kontrak dengan Indonesia.
Soal Freeport, Jangan Lupakan Masalah Lingkungan dan HAM
Selasa, 07/03/2017 14:00 WIBTerlepas dari pesoalan kontrak dan divestasi, Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM) mengingatkan agar Freeport dan pemerintah juga jangan melupakan persoalan lingkungan dan HAM yang diakibatkan kegiatan pertambangan Freeport.
Karyawan Freeport Tolak IUPK
Selasa, 07/03/2017 12:38 WIB
Sekitar 250 karyawan PT Freeport Indonesia (FPI) melakukan aksi unjuk rasa di depan kantor Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menolak perubahan kontrak karya terhadap usaha pertambangan. Mereka menuntut pemerintah tidak memaksakan perubahan kontrak karya menjadi Izin Usaha Khusus Pertambangan (IUPK)
Sebagian besar karyawan FPI yang melakukan aksi itu mengenakan seragam tambang, sebagiannya mengenakan pakaian adat khas Papua. Pantauan gresnews.com di lokasi, puluhan karyawan PT Freeport Indonesia aksi di depan kantor Kementerian ESDM selain berorasi mereka juga melakukan tarian adat papua dengan memakai pakaian adat.
Seperti diketahui pemerintah melalui Kementerian ESDM mengubah kebijakan kegiatan usaha sebelumnya menggunakan mekanisme Kontrak Karya diganti dengan IUPK. Freeport sejauh ini menolak aturan tersebut, bahkan perusahaan asal Amerika itu mengancam akan menggugat pemerintah Indonesia ke Arbitrase Internasional bila izin usahanya harus diubah ke IUPK.(Edy Susanto/ rm)Mencari Jalan Lain Penyelesaian Freeport
Senin, 27/02/2017 21:39 WIBPotensi pemerintah untuk menang di Mahkamah Arbitrase Internasional jauh lebih besar ketimbang potensi untuk kalah. Alasannya, Freeport sendiri memiliki tradisi melanggar hukum atas KK yang mereka tandatangini tahun 1991 lalu.
Pemerintah Harus Jamin Rebut Tambang Freeport Demi Papua
Minggu, 26/02/2017 09:00 WIBKarena itu, sambung Ari, kekisruhan Freeport dengan upaya pemerintah untuk "merebut" Freeport juga menganggu kepentingan elit politik. Sehingga pemerintah (presiden Jokowi) perlu menegaskan posisi pemerintah dalam polemik tersebut benar benar untuk memberikan jaminan mewujudkan keadilan bagi masyarakat Papua.
Isu Freeport Jangan Jadi Bola Liar
Kamis, 23/02/2017 09:00 WIBAndi mengatakan, pihaknya mendukung ketegasan pemerintah kepada PT Freeport. Sebab selama ini, Freeport mengulur-ulur waktu membangun smelter di dalam negeri.
Pemerintah Lemah, Freeport Menggertak
Selasa, 21/02/2017 11:00 WIBSikap lemah pemerintah terhadap PT Freeport Indonesia dengan tetap memberikan izin ekspor konsentrat setelah pemerintah mengesahkan perubahan status kontrak Freeport dari Kontrak Karya (KK) menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK), dibalas gertakan oleh Freeport.
Buntut Berkonflik dengan DPR Chappy Mundur dari Freeport
Minggu, 19/02/2017 18:00 WIBChappy Hakim akhirnya mengundurkan diri dari jabatan Presiden Direktur PT Freeport Indonesia yang baru disandangnya sekitar 3 bulan.
"Perang" Komisi VII DPR-Chappy Hakim Berlanjut
Rabu, 15/02/2017 09:00 WIBPihak Komisi VII DPR melayangkan protes keras terkait perlakuan Chappy Hakim terhadap Mukhtar Tompo yang terjadi usai rapat tertutup, Kamis (9/2). Perlakuan Chappy Hakim tersebut dinilai sebagai penghinaan terhadap parlemen.
Freeport Setengah Hati Ikuti Aturan Pemerintah
Minggu, 12/02/2017 21:00 WIBPerjanjian stabilisasi investasi merupakan perjanjian yang bersifat perdata. Ini karena pemerintah dalam kapasitasnya sebagai subyek hukum perdata membuat perjanjian dengan Freeport sebagai badan hukum yang merupakan subyek hukum perdata. Namun perjanjian ini hendak membelenggu kewenangan pemerintah sebagai subyek hukum publik untuk membuat peraturan perundang-undanganP