-
Kasus Robert Pertaruhan Nasib Demokrasi dan Pemerintahan Jokowi?
Jum'at, 08/03/2019 10:14 WIBIran Genting, KBRI Teheran Keluarkan Peringatan kepada WNI
Rabu, 03/01/2018 15:48 WIBJAKARTA, GRESNEWS.COM - Menyusul masaknya gelombang aksi demonstrasi antipemerintah di Iran yang berlangsung rusuh dan menewaskan puluhan orang. Kedutaan Besar RI (KBRI) di Teheran pun mengeluarkan himbauan kepada warga negara Indonesia (WNI) untuk menjauhi lokasi demonstrasi di pusat Kota Teheran.
Himbauan itu dikeluarkan KBRI pada 2 Januari 2018. Himbaun resmi itu juga diunggah KBRI Teheran dalam akun Twitter-nya, Selasa (2/1).
"Tetap waspada dan memantau perkembangan situasi keamanan di wilayah masing-masing serta menjalin komunikasi dengan sesama WNI dan diaspora Indonesia di Iran," tulis himbau tersebut.
KBRI juga mengingatkan seluruh WNI untuk menghindari kerumunan massa dan lokasi yang dijadikan lokasi unjuk rasa. Pihak KBRI juga mengingatkan agar WNI dan diaspora di negeri tersebut untuk selalu membawa identitas diri, untuk mengantisipasi adanya pemeriksaan keamanan di tempat umum.
"Hindari interaksi dengan kerumunan massa yang diawasi aparat keamanan antihuru-hara dan tempat yang sering digunakan sebagai lokasi unjuk rasa, seperti Kota Teheran, daerah di sekitar Universitas Teheran, perempatan Vali Asr-Enghelab, dan Tajrish Square," ujar pesan itu.
KBRI Teheran juga mengingatkan WNI dan diaspora tidak mudah terpancing berita dari sumber tidak tepercaya. Dalam suratnya, KBRI Teheran juga menyertakan nomor telepon yang bisa digunakan sebagai pengaduan atau informasi kepada WNI yang berada di negeri para Mullah tersebut.
"Informasi terkini mengenai kondisi keamanan di Iran dapat diperoleh dari media resmi Pemerintah Iran dan KBRI Teheran," pesan surat tersebut.
"Sekiranya terdapat hal yang perlu diketahui bersama mohon dapat menghubungi KBRI Teheran melalui nomor hotline +989129632269, +989120067021, +989120368594, atau +98912189152," tutupnya.
Iran akhir-akhir ini tengah dilanda demontrasi dan aksi unjuk rasa menentang pemerintah. Demonstrasi antipemerintah ini berlangsung sejak Kamis (28/12/2017) pekan lalu. Hingga Senin (1/1/2018), dilaporkan telah 21 orang tewas dalam kerusuhan yang terjadi di berbagai kota di Iran tersebut.
Sementara sebanyak 450 orang lainnya dilaporkan ditangkap pemerintah setempat dalam beberapa hari terakhir. Unjuk rasa tersebut dipicu oleh aksi memprotes perekonomian Iran yang memburuk, tapi kemudian bergeser pada penggulingan rezim. (dtc/rm)Biaya Tinggi Amankan Aksi
Sabtu, 13/05/2017 09:44 WIBTak sedikit biaya yang dikeluarkan pemerintah dalam menangani aksi massa besar-besaran di DKI Jakarta menjelang dan selama Pilgub DKI 2017. Nilainya cukup fantastis dalan upaya mengamankan setiap aksi massa tersebut.
"Cukup besar. Saya belum tahu persis berapa total dana yang sudah keluar untuk pengamanan aksi massa tersebut, ya kalau dihitung-hitung bisa mencapai puluhan bahkan ratusan miliar rupiah," ujar Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Argo Yuwono, Jumat malam (12/5).
Argo menyebutkan, dana tersebut bersumber dari DIPA Polda Metro Jaya yang sudah dianggarkan setiap tahunnya. Dana yang dikeluarkan Polda Metro Jaya itu di antaranya untuk uang makan personel hingga bensin untuk mendukung kendaraan dan lain-lain. Untuk setiap kesempatan aksi besar-besaran itu, Polda Metro Jaya mengerahkan ribuan personel.
Misalnya aksi massa Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF) berjilid yang menuntut hukuman atas Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) digelar dalam beberapa kali kesempatan sejak November 2016 hingga awal Mei 2017 lalu. Mulai dari aksi Bela Islam 411, 212, 112, 313, hingga terakhir aksi 55.
Semakin besar jumlah peserta aksi, semakin besar dana yang harus dikeluarkan polisi. "Misalnya, satu orang anggota katakanlah uang makannya pagi dan siang, itu sekali makan Rp 35 ribu dikali 2 kan sudah Rp 70 ribu, dikali total anggota misal 3 ribu sudah berapa itu kan? Belum lagi bensin, kendaraan untuk angkut anggota, rantis kan perlu bensin. Itu semua kan butuh biaya," paparnya.
Direktorat Intelkam Polda Metro Jaya sendiri mencatat hampir setiap hari ada aksi massa. Mulai dari aksi dengan simpatik hingga aksi yang mengerahkan massa dalam jumlah besar dan perlu pengamanan ekstra.
Unjuk rasa adalah hak setiap warga negara yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum. Namun ada sekelompok massa yang tidak menaati peraturan perundangan yang berlaku, hingga berbuat anarkis.
"Kalau aksinya anarkis lebih besar lagi dana yang keluar. Kalau misalnya sampai merusak kendaraan petugas, otomatis kan perlu pengadaan kendaraan baru lagi," sambungnya.
Tidak hanya menelan dana yang cukup besar, Polda Metro Jaya juga terkuras energinya untuk mengamankan aksi-aksi besar-besaran tersebut. Polisi harus berjaga setidaknya dari hari H-1 sebelum aksi apabila aksi tersebut berpotensi rusuh. (dtc/mfb)Bila Presiden Gundah dengan Kebebasan Demokrasi
Kamis, 23/02/2017 11:00 WIBPresiden Joko Widodo (Jokowi) sepertinya gundah melihat kehidupan demokrasi di Indonesia. Dimana masyarakat bebas menyuarakan aspirasinya dengan mengerahkan massa secara besar-besaran, bahkan terus menerus.
Polisi Perketat Pengamanan Senayan
Jum'at, 02/12/2016 10:04 WIBPolda Metrojaya melakukan pengamanan secara khusus kawasan Gedung MPR/DPR. Kendati kawasan tersebut tidak termasuk dalam rencana yang akan dijadikan sebagai lokasi demo 212.
Kapolda Metro Jaya Irjen M Iriawan juga telah memantau kesiapan personel kepolisian di lokasi tersebut. Dia mengakui belum ada pemberitahuan secara resmi tentang massa yang akan ke lokasi.
"Persiapan ini untuk melayani saudara kita yang ikut aksi di Monas maupun di DPR ini. Kita antisipasi kalau ada massa yang ke sini meskipun tidak ada pemberitahuan ke sini," tutur Irawan di depan Gedung MPR/DPR, Senayan, Jakarta, Jumat (2/12).
Namun ia menegaskan jika ada masa yang bergerak ke Senayan bukan massa yang sedang dzikir bersama di Monas. Pengamanan ini diduga menyusul adanya isu sekelompok pihak yang akan mengarahkan massa aksi di Monas ke Gedung MPR/DPR untuk mendesak sidang istimewa. Kepala Divisi Humas Irjen Pol. Boy Rafli Amar membenarkan bahwa Polda Metrojaya telah menangkap 8 orang yang berniat membelokkan massa aksi di Monas ke Senayan dan karena tuduhan makar.
Untuk pengamanan Senayan polisi mengerahkan 5 kendaraan Barracuda dan 6 water cannon. Sementara gerakan massa yang akan mengarah ke Senayan sampai saat ini belum terlihat. (rm/dtc)Polisi Kerahkan 3.500 Personel Amankan Aksi 212
Kamis, 01/12/2016 15:13 WIB
Kepala Kepolisian Daerah Metro Jaya Irjen M Iriawan melakukan inpeksi pasukan dalam gelar apel pengamanan jelang aksi 2 Desember (212) di Lapangan Monas, Jumat (2/12). Kepala Kepolisian Daerah Metro Jaya Irjen M Iriawan menegaskan pasukan pengamanan tidak akan dilengkapi dengan senjata saat mengawal kegiatan doa dalam Aksi Bela Islam III di Monas, Jumat (2/12). Menurut Iriawan, peserta aksi hanya akan membawa Al-Quran, tasbih dan sajadah dalam mengikuti kegiatan itu. Maka itu tidak perlu dikawal dengan senjata. Sebanyak 3.500 pasukan Polri-TNI mengikuti apel bersama hari ini, untuk memastikan kesiapan dalam mengamankan aksi damai 2 Desember.(Edy Susanto/rm)Hadapi Demo 212 Polisi Kerahkan 22 Ribu Personil
Selasa, 29/11/2016 07:39 WIB
Menghadapi aksi unjuk rasa Bela Islam Jilid III pada 2 Desember mandatang Polri akan mengerahkan 22.000 ribu personilnya untuk mengamankan aksi damai tersebut.
"Sifatnya pengaturan dan pengamanan di silang Monas," ujar Kadiv Humas Polri Irjen Pol Boy Rafli Amar kepada wartawan di Mapolda Metro Jaya, Senin (28/11) malam.
Sealin itu Personel juga disiapkan untuk pengaturan mimbar bagi khotib dan pintu masuk ke Monas hingga tempat parkir untuk kendaraan massa yang telah ditentukan.
Polisi juga akan menyiapkan sarana dan prasarana. Seperti tempat berwudhu, toilet dan masalah teknisnya lainnya. Selain itu, menurut Boy, polisi juga akan mengawal massa yang datang dari daerah melalui pengamanan secara estafet, agar bisa berjalan dengan tertib dan aman.
Sementara Massa yang akan hadir diperikirakan mencapai 150 ribu orang. Boy berharap agar GNPF-MUI selaku koordinator kegiatan tersebut menjalankan komitmen yang telah disepakati saat pelaksanaan nantinya.
"Jadi nanti lebih banyak pada tausiah ulama-ulama, bukan orasi dan itu sudah disepakati. Jadi ini menjadi format bukan orasi seperti unjuk rasa," tandas Boy.(rm/dtc)Demo 212 Tak Jadi di Jalan Protokol Tapi di Monas
Senin, 28/11/2016 15:05 WIBPertemuan antara Kapolri Jenderal Tito Karnavian dan tokoh-tokoh Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF) akhirnya menyepakati aksi demo dan sholat Jumat pada 2 Desember tidak dilakukan di jalan protokol tetapi akan digelar di kawasan Monumen Nasional (Monas).
Kapolri mengatakan kesepakatan ini diambil setelah melalui dialog. Ia menjelaskan pergeseran lokasi demo itu karena alasan hukum yang tak membolehkan aksi unjuk rasa mengganggu ketertiban umum.
"Ini win-win solution," ujar Habib Rizieq yang hadir dalam pertemuan di kantor MUI, Jl Prokoklamasi, Jakpus, Senin (28/11).
Namun menurut Rizieq pihaknya meminta seluruh pintu Monas agar dibuka, termasuk pintu darurat. Ia mengapreasi dicapainya kesepakatan damai antara GNPF dan Kapolri.
"MUI menjadi jembatan antara kami dan pemerintah sehingga terbuka pintu komunikasi dengan pemerintah dalam hal ini polri," ujar Rizieq. (Edy/dtc/rm)Kapolri, MUI dan GNPF Berunding Soal Demo 212
Senin, 28/11/2016 13:45 WIBKapolri Jenderal Tito Karnavian bertemu dengan kelompok Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF) dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) bertemu membahas rencana aksi unjuk rasa yang akan digelar pada 2 Desember mendatang.
"Kita bertemu untuk membahas aksi yang dikenal kemudian dengan nama 212," ujar Ketum MUI Ma´ruf Amin kepada wartawan, Senin (28/11).
Pertemuan yang diadalan di kantor MUI Jl Proklamasi, Jakpus, siang ini dari pihak GNPF diwakili oleh Bahtiar Nasyir. Dalam pertemuan itu juga hadir Habib Rizieq, dan ustad Abdullah Gymnastiar dan jajaran Divisi Humas Mabes Polri.Pelaksanaan Bali Democracy Forum dan Demokrasi di Indonesia
Minggu, 06/12/2015 17:00 WIBKomitmen mempromosikan demokrasi di tingkat regional dan internasional yang kini dilakukan Indonesia tentu menjadi ujian dalam rangka membawa hasil nyata dalam pelaksanaan nilai-nilai demokrasi.
Ujian Indonesia di Bali Democracy Forum
Senin, 30/11/2015 21:00 WIBPelaksana demokrasi di Indonesia dinilai baik baru di tataran prosedural. Namun secara substansial demokrasi Indonesia masih perlu ditingkatkan.
BURUH DEMO TUNTUT PENCOPOTAN MENAKER
Jum'at, 30/10/2015 19:30 WIBRibuan buruh gelar unjuk rasa tuntut pencopotan Menteri Ketenagakerjaan dan kenaikan upah 25 persen.
PROTES WARGA BERUJUNG CORETAN
Minggu, 02/08/2015 14:30 WIBSebenarnya warga tidak menolak untuk direlokasi asal pemerintah bersedia mengganti rugi tidak hanya dalam bentuk rusun saja tetapi juga harus berupa uang.
Politik Dinasti Partai Demokrat
Senin, 06/07/2015 12:17 WIBSelesai sudah Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengumumkan susunan kepengurusan pusat partainya untuk periode 2015-2020. Namun pengumuman susunan kepengurusan itu menyisakan polemik menyusul hilangnya nama mantan wakil ketua umum Marzuki Ali dari jajaran kepengurusan yang baru.
FOTO: Kental Komersialisasi Cabut Undang-Undang Pendidikan Tinggi
Jum'at, 12/06/2015 10:20 WIBDalam aksinya mereka menuntut untuk mencabut Undang-Undang Pendidikan Tinggi No 12 Tahun 2012, karena dianggap salah satu bentuk komersialisasi pendidikan.