Implementasi Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Mineral dan Batu Bara (UU Minerba) belum sepenuhnya bisa dijalankan.

Pemerintah berencana melakukan pelonggaran ekspor konsentrat, namun relaksasi itu  akan diterapkan dengan pengenaan bea keluar.

Rencana Revisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Tambang Mineral dan Batubara yang diusulkan Pelaksana Tugas (Plt) Menteri ESDM Luhut Binsar Panjaitan dinilai akan memperlebar kran ekspor mineral konsentrat dan ore bauksit, nikel dan mineral jarang hingga tahun 2021.

Sejatinya, sejumlah perubahan ketentuan di bawah UU Minerba adalah tindakan pemerintah menabrak aturan yang dibuatnya sendiri (khususnya UU Minerba).

Pemerintah menyatakan akan menerapkan sanksi tegas  terhadap pengusaha yang tak serius membangun smelter.  Sanksi tegas itu akan diundangkan dalam revisi Undang-Undang (UU) No 4 Tahun 2009.

Para aktivis lingkungan mendorong pemerintah dan Bank Indonesia agar mendesak bank-bank di Indonesia untuk menyetop pendanaan pada perusahaan yang kegiatannya merusak lingkungan.

Kementerian Perindustrian (Kemenperin) menyatakan menolak usulan Kementerian Energi Sumber Daya Mineral yang akan memasukan poin pelonggaran (relaksasi) ekspor mineral mentah  dalam revisi Undang-Undang No.4 Tahun 2009  tentang Mineral dan Batubara (UU Minerba).

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral berencana akan memasukkan klausul relaksasi kelonggaran) ekspor mineral mentah dalam revisi Undang-Undang  Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara  (Minerba)

Ada kesalahan pemerintah dengan menafsirkan UU Minerba dalam turunan peraturannya pelarangan ekspor minerba yang dilakukan secara bertahap.

Asosiasi Tembaga Emas Indonesia (ATEI) menuding pemerintah tak siap dalam menerapkan UU Minerba. Sebab hingga saat ini ATEI menilai pemerintah masih belum mempunyai sikap tegas untuk menunjang implementasi UU tersebut.

Kebijakan pemerintah Indonesia melarang ekspor bahan mineral atau tambang mentah dan mengenakan pajak tinggi terhadap ekspor tambang mentah dianggap mengganggu kepentingan Jepang. 

Kebijakan pemerintah untuk memberlakukan pajak progresif terhadap ekspor barang tambang dilawan oleh pengusaha tambang dengan ancaman akan melakukan PHK. Bahkan perusahaan tambang kelas dunia seperti Freeport dan Newmont Mining Corp menolak untuk membayar bea keluar progresif tersebut.