Sehingga seharusnya UU ASN mengatur agar PNS yang mencalonkan sebagai kepala daerah hanya diberhentikan sementara hingga masa jabatan sebagai kepala daerah selesai.

Pemerintah beralasan ketentuan pegawai negeri harus mengundurkan diri jika ingin mencalonkan sebagai kepala daerah  seperti tertuang dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (UU ASN) agar sebagai pejabat negara pegawai negeri harus bebas dari ´kontaminasi´ politik.

Berlakunya ketentuan Pasal 119 dan Pasal 123 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) dinilai bertentangan dengan UUD 1945.

Menurut UU ini, jabatan ASN diisi dari Pegawai ASN. Adapun jabatan ASN tertentu dapat diisi dari: a. Prajurit TNI; dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri).