Yang ingin KIH kritisi soal kewenangan pimpinan dalam musyawarah mufakat dalam mengawasi pemerintahan Jokowi JK. Kalau soal pimpinan komisi KIH ingin tetap proporsional sesuai jumlah perolehan pileg

Berdasarkan komunikasi yang dibangun kedua koalisi tersebut memiliki satu kesepahaman untuk membangun kebersamaan dengan membagi secara proporsional jumlah seluruh alat kelengkapan dewan dan komisi.

Pengisian pimpinan alat kelengkapan DPR tidak akan sealot pemilihan pimpinan DPR dan MPR karena bertambahnya dukungan bagi KIH.