-
Rakyat Ingin Para Pemimpin Tua Digusur
Selasa, 06/01/2015 04:00 WIBTokoh-tokoh yang berada di garis edar capres-cawapres dalam pilpres, kata Dian, masih dikuasai oleh muka-muka lama yang memunculkan kritik satire 4L alias "Lu lagi, Lu Lagi".
Pilih Pemimpin Secara Aklamasi Sah, Syaratnya Tak Ada Rekayasa Suara
Kamis, 01/01/2015 18:00 WIBMenurut dia, dengan adanya kandidat yang bertarung tentu akan menciptakan output yang kuat dan paling tidak legitimasinya jelas.
Budaya Patronase Penyebab Macetnya Regenerasi Parpol di Indonesia
Kamis, 25/12/2014 14:00 WIBLebih lanjut kata Ubed, situasi itu selain membuat demokrasi tidak sehat juga berimplikasi pada tidak adanya perubahan signifikan dalam politik dan ekonomi indonesia mendatang.
Jelang Munas dan Kongres 2015, Akankah Hanura dan PAN Terpecah?
Sabtu, 20/12/2014 17:00 WIBHary Tanoesoedibjo, lanjut Syam, menjadi contoh yang akhirnya harus "tersingkir" dari Hanura. Padahal, sejak bergabung dengan Hanura pada 17 Februari 2013, Hary Tanoe mendapat posisi terhormat.
Calon Ketum Banyak Tokoh Tua, Ini Alasannya
Jum'at, 19/12/2014 10:00 WIBPertimbangan kepentingan politik jangka pendek untuk pemilu 2019 yang lebih mereka kedepankan untuk menjaga eksistensi partai.
Ironis, Banyak Parpol tak Demokratis Bicara Demokrasi
Senin, 15/12/2014 22:00 WIBMenurut Marzuki, sekarang ini tujuan partai melenceng menjadi sekadar mengagendakan ketua umum menjadi calon presiden.
Survei, Publik Tak Lagi Dukung Kepemimpinan Megawati dan Ical
Senin, 15/12/2014 21:00 WIBOpini publik yang terangkum dalam survei cyrus network menginginkan terjadinya regenerasi dalam partai politik (parpol).
Meminta Transparansi Malah Digugat Golkar
Selasa, 10/06/2014 23:00 WIBBahkan Suhardi bersama dengan Komisi Informasi Publik NTB harus menghadapi gugatan dari Partai Golkar. Golkar menggugat keputusan sidang Majelis Komisioner KIP yang mengharusnya Golkar menyampaikan laporan pendanaan partainya.
MK Hapus Empat Pilar Kebangsaan dari UU Parpol
Jum'at, 04/04/2014 08:01 WIBMereka mempersoalakan Pasal 34 ayat (3b) huruf a UU Parpol. Ketentuan pasal yang berbunyi: “Pendidikan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (3a) berkaitan dengan kegiatan: (a) pendalaman mengenai empat pilar berbangsa dan bernegara yaitu Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika dan Negara Kesatuan Republik Indonesia’. Disebutkan, parpol wajib mensosialisaikan 4 pilar kebangsaan tersebut.
Saatnya Partai Bancakan Dana Bansos
Rabu, 12/03/2014 12:00 WIBMenurut pengamat politik Indria Samego dana bansos memang pada umumnya disediakan oleh pemerintah di masing-masing kementerian dan tidak ada peraturan yang dilanggar jika para menteri yang juga merangkap sebagai politisi pun menggunakan dana tersebut. Namun terbentur pada etika, karena ketika para menteri melakukan kunjungan kerja kemudian membagikan bantuan kepada masyarakat justru dipolitisasi.
Dilema Rangkap Jabatan Petinggi Negara dan Parpol
Selasa, 11/03/2014 20:00 WIB
Dia menilai jika benar SBY menjadi juru kampanye maka hal itu bertentangan dengan buku yang ditulisnya "Selalu Ada Pilihan". Menurutnya jangan sampai refleksi judul buku yang ditulisnya itu menjadi pragmatis. Namun disatu sisi SBY berkeinginan menjadi juru kampanye karena tidak tega melihat partainya menjadi nomor tiga dan juga SBY merasa bertanggung jawab untuk memenangkan partai Demokrat.Polemik Pengawasan Dana Caleg dan Parpol
Minggu, 16/02/2014 13:30 WIBKomisi Pemilihan Umum (KPU) tidak cukup hanya menerima laporan dana partai politik dan menunggu laporan Kantor Akuntan Publik (KAP). Lembaga ini juga harus mengawasi dan menelusuri sumber dana dan pengeluaran calon anggota legislatif (Caleg) dan Parpol.
Ketidakpercayaan Publik Terhadap Partai Politik Masih Tinggi
Senin, 06/01/2014 08:47 WIBMeski empat bulan lagi Pemilihan Umum (Pemilu) 2014 akan digelar, namun ketidakpercayaan publik terhadap partai politik ternyata masih tinggi.
Berita Analisis: Pesta Demokrasi 2014 Dibuka Dengan Dagelan Parpol
Selasa, 07/05/2013 00:00 WIBKomisi Pemilihan Umum (KPU) mestinya tersinggung, karena Parpol telah "mempersulit" kerja mereka. Daftar Calon Legislatif Sementara (DCS) bakal calon anggota legislatif yang dibundel Parpol, setelah diverifikasi KPU, ternyata hanya meloloskan 20% bacaleg. Sisanya amburadul. Pertanda ketidakseriusan Parpol menggarap DCS?
Berita Analisis: Ada Caranya, Agar Banggar DPR Tak Jadi Mesin ATM Parpol
Senin, 06/05/2013 00:00 WIBMafia anggaran = penyakit kambuhan DPR. Makin dekat Pemilu, makin besar kemungkinan penyimpangan anggaran untuk kepentingan Partai Politik masing-masing. Majunya 90% anggota DPR di Pemilu Legislatif mendudukkan Badan Anggaran DPR bak mesin ATM. Belum lagi 10 orang Menteri yang maju nyaleg. NKRI bisa apes.