Rencana pemekaran daerah baru itu tidak mempertimbangkan kesejahteraan orang asli Papua. Apalagi mengingat kualitas Sumber Daya Manusia orang asli Papua masih sedikit untuk memenuhi struktur pemerintahan di wilayah otonomi baru. Akibatnya, posisi-posisi tersebut diisi oleh orang-orang pendatang dari luar Papua.