-
Pemerintah Pastikan Subsidi listrik 450 VA Tak Dicabut
Jum'at, 16/06/2017 16:00 WIB
JAKARTA, GRESNEWS.COM - Pemerintah memastikan tak akan mencabut subsidi listrik 450 Volt Ampere (VA) bagi golongan miskin dan rentan miskin tahun depan. Kepastian itu diperoleh setelah ada kesepakatan keduannya dalam Rapat Kerja (Raker) antara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dengan Komisi VII DPR terkait penetapan pagu indikatif kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Tahun 2018.
"Anggaran subsidi listrik 450 VA tidak diotak-atik. Hanya golongan 900 VA yang subsidi listriknya akan ditertibkan atau mengalami pengurangan agar tepat sasaran," jelas Wakil Ketua Komisi VII DPR dari Fraksi Partai Demokrat, Mulyadi, Kamis (14/6) malam. Dana subsidi listrik sendiri akan dianggarkan sebesar Rp52,66-56,77 triliun.
Sebelumnya beredar isu bahwa subsidi listrik untuk golongan warga miskin dan rentan miskin akan dicabut. Anggota Komisi VII, Satya Widya Yudha pun meminta agar pemberitaan tersebut diluruskan. "Ini harus kita luruskan. Anggota Dewan tidak pernah bilang subsidi listrik golongan tidak mampu akan dicabut. Tolong Pemerintah komunikasikan secara masif," ujarnya.
Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Andy Noorsama Sommeng mengonfirmasi bahwa Pemerintah tidak ada rencana untuk mencabut subsidi listrik 450 VA. "Kami tidak ada rencana itu," jawabnya kepada Pimpinan Raker.
Secara rinci, subsidi sektor energi tahun 2018 adalah Bahan Bakar Minyak (BBM) Bersubsidi sebesar Rp9,7 - 18,12 triliun, yaitu minyak tanah (2,58 - 2,50) dan solar (7,42 - 15,62); LGP 3 Kg sebesar Rp43,77 - 44,10; dan subsidi listrik sebesar Rp52,66-56,77 triliun.
Raker menyimpulkan total subsidi sektor energi dalam asumsi dasar Rancangan Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara (RAPBN) Tahun 2018 sebesar Rp106,13 - 118,99 triliun. (rm)Ketidakpastian Regulasi Jadi Momok Industri Listrik Nasional
Selasa, 06/06/2017 17:25 WIBAsosiasi Produsen Listrik Swasta Indonesia (APLSI) menilai Indonesia masih menghadapi tiga tantangan terbesar dalam industri listrik nasional, yakni ketidakpastian regulasi, kurangnya koordinasi antar Kementerian/lembaga pemerintah dan pengelolaan Program 35 GW (Giga Watt).
Tunggakan Kontraktor Listrik Membelit PLN
Jum'at, 02/06/2017 14:30 WIBKomisi VII DPR RI mencecar Direktur Utama PT. PLN terkait temuan Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) tentang sejumkah dana tunggakan yang belum ditagihkan PLN dari kontraktor pelaksana.
Mencari Format Subsidi Listrik Tepat Sasaran
Kamis, 25/05/2017 11:00 WIBUntuk memastikan subsidi listrik dinikmati oleh masyarakat miskin dan tidak mampu, Pemerintah memberlakukan Kebijakan Subsidi Listrik Tepat Sasaran (SLTS) sejak 1 Januari 2017.
Menggeber Proyek Listrik 35 Ribu MW
Sabtu, 06/05/2017 15:05 WIBKementerian Energi dan Sumber Daya Mineral melaporkan capaian program pembangunan pembangkit listrik 35.000 Megawatt (MW), hingga April 2017 telah mengoperasikan pembangkit dengan kapasitas 743 MW.
APLSI: Genjot TKDN Listrik, Pemerintah Perlu Dorong Industri Substusi Impor
Jum'at, 28/04/2017 19:00 WIBJAKARTA, GRESNEWS.COM - Pemerintah perlu mendorong industri substitusi impor. Kebijakan ini dinilai dapat mendorong pertumbuhan ekonomi lokal dan meningkatkan porsi tingkat kandungan dalam negeri (TKDN) di industri listrik nasional. "Sebenarnya payung besar dari industri peralatan listrik nasional ada di industri substitusi impor nasional. Industri inilah yang perlu didorong agar ketergantungan kita pada impor peralatan listrik dapat ditekan," ujar Sekretaris Jenderal APLSI Priamanaya Djan, di Jakarta, hari ini, Jumat (28/4).
Pria mengatakan, perhatian kepada pengembangan industri substitusi impor masih sangat kurang sejak krisis ekonomi 1998, padahal pasarnya di dalam negeri sangat besar dan masih dinikmati industri diluar negeri. "Misalnya, industri peralatan listrik ini pasarnya besar dan sudah jelas ada proyek 35ribu megawatt (MW). Tapi pasar yang besar ini hanya dinikmati oleh industri peralatan listrik negara lain," tegas Pria yang juga sebagai Sekjen BPP Hipmi ini.
Pria mengatakan, misalnya diproyek 35.000 MW terdapat investasi lebih dari Rp1.000 triliun yang berarti memiliki nilai pasar yang sangat besar. Selain industri konstruksi, semestinya industri substitusi impor peralatan listrik yang dapat menikmati pasar tersebut. Tak hanya itu, permintaan listrik nasional akan terus tumbuh pesat sehingga permintaan peralatan listrik tidak akan perna menurun.
"Perekonomian tumbuh positif tiap tahun, permintaan listrik tiap tahun bertambah sekitar 5000 sampai 7000 MW, sejauh ini kebanyakan pasarnya diisi oleh impor," ujarnya.
Pria mengatakan, dalam proyek 35ribu MW dibutuhkan transmisi sepanjang 46.000 kilometer (km) atau selingkaran planet bumi. Sejak diluncurkan tahun 2015, pembangunan transmisi menyerap anggaran sebesar Rp200 triliun untuk lima tahun. "Itu termasuk gardu induk, tower, dan konstruksinya," ujar Pria.
Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan nilai impor Indonesia pada Januari 2017 sebesar US$11,99 miliar. Angka ini mengalami kenaikan sebesar 14,54 persen jika dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Kepala BPS Shariyanto menjelaskan impor yang paling besar lebih kepada kebutuhan peralatan mekanik, seperti impor mesin dan pesawat mekanik yang mencapai US$1,74 miliar dan mesin peralatan listrik yang mencapai US$1,36 miliar. Sehingga impor non migas mengalami kenaikan 10,24 persen.
Pria mengatakan kebijakan industri substitusi impor dapat mendorong TKDN diberbagai proyek pembangunan infrastruktur listrik pemerintah, utamanya untuk transmisi proyek 35ribu MW. "Ada kebijakan TKDN, tapi juga perlu didorong industri substitusi impornya agar barang-barang penggantinya ada dan tersedia di dalam negeri," terang Pria.
Pria mengatakan, pengembangan industri substitusi impor peralatan listrik ini sangat realistis sebab teknologi konstruksi baja dan sebagainya sudah cukup dikuasai oleh tenaga ahli di dalam negeri. "Kelemahan kita masih disoal turbin dan sedikit diboiler. Jadi, pembangkitnya dari luar tapi kita kejar TKDN di transmisi atau di sutet itu dalam negeri saja," ujar ucap Pria.
Saat ini TKDN di transmisi mencapai lebih dari 60 persen. "Namun, TKDN ini perlu digenjot lagi secara maksimal sekaligus mendorong industri baja nasional," pungkasnya. (mag)
Merancang Aturan Denda bagi Perusahaan Listrik Swasta
Kamis, 05/01/2017 11:00 WIBKementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyatakan akan menerapkan denda kepada perusahaan pengembang listrik swasta (Independent Power Producer/IPP) yang tidak memenuhi kewajibannya.
Dana Pengalihan Subsidi Harus untuk Infrastruktur Listrik
Selasa, 03/01/2017 15:54 WIBMulai 1 Januari 2017 pemerintah secara resmi menaikkan tarif listrik sebagian pelanggan dengan daya 900 Volt Amper (VA) yang dianggap mampu atau golongan tarif baru, yaitu rumah tangga mampu dengan daya 900 VA (R-1/900 VA-RTM).
Sengkarut Makelar Penyebab Harga Listrik Indonesia Mahal
Kamis, 29/12/2016 15:00 WIBPresiden Joko Widodo (Jokowi) menyebut tingginya tarif listrik di Indonesia disebabkan adanya makelar.
Otak Atik Jalur Subsidi Listrik Warga Miskin
Selasa, 27/12/2016 17:20 WIBRencana Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral ( ESDM) Ignasius Jonan untuk menyalurkan subsidi listrik menggunakan Kartu Indonesia Sehat ( KIS) agar tepat sasaran dinilai akan sulit diterapkan.
Pemburu Rente Incar Proyek Listrik Arus Laut
Sabtu, 24/12/2016 09:00 WIBAdanya pihak yang menawarkan harga listrik tinggi sebesar USD20 sen per Kilowatt hour (KwH), menunjukkan dalam proyek tenaga listrik arus laut itu masih ada pemburu rente yang berkeliaran.
Energi Terbarukan Tulang Punggung yang Terabaikan
Rabu, 21/12/2016 17:43 WIBKementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) terus menggenjot pertumbuhan pembangunan sektor Energi Terbarukan ( EBT), kendati capaiannya belum memenuhi target yang diharapkan.
Mencermati Pengalihan Dana Subsidi Listrik yang Dicabut
Sabtu, 10/12/2016 18:00 WIBAwal tahun 2017 pemerintah akan mencabut subsidi terhadap 19 juta pelanggan listrik 900 VA. Namun pencabutan akan dilakukan secara bertahap.
Libatkan Swasta Pasok Listrik ESDM Siapkan Aturan Khusus
Rabu, 30/11/2016 15:05 WIBKementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) tengah mengkaji dan menyiapkan aturan khusus, agar swasta dapat memasok listrik.
Pemerintah Putuskan Lanjutkan Proyek Pembangkit yang Mangkrak
Kamis, 24/11/2016 18:30 WIBPT Perusahaan Listrik Negara (PLN) akhirnya memutuskan mealnjutkan 34 proyek pembangkit listrik yang mangkrak.