Menurut Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Moh Rum, pemeriksaan dilakukan untuk mencari informasi dan alat bukti apakah ada pihak-pihak lain yang diduga kuat ikut terlibat dalam kasus dugaan korupsi ini.
Dalam kejahatan korporasi ini, tindak kejahatan itu dilakukan dengan bentuk penyuapan (bribery), balas jasa (kick-back), manipulasi, kecurangan, akal-akalan atau pengelakan peraturan hingga pelanggaran kepercayaan. Namun, hal di atas dibungkus rapi dengan kebijakan korporasi sehingga sulit disentuh.
Sejumlah borok korupsi yang terjadi di PT Pos Indonesia kian terkuak. kasus korupsi pengadaan Portable Data Terminal (DPT) Kejaksaan Agung kembali menemukan dugaan korupsi terkait biaya pengiriman Kartu Perlindungan Sosial (KPS) tahun 2013.
Kejaksaan Agung menyita uang yang diduga hasil korupsi Pengadaan Portabel Data Terminal (PDT) PT Pos Indonesia (Persero) sebesar Rp9,4 miliar dari Direktur PT Datindo Infonet Prima Effendy Christina.
Tim penyidik Kejaksaan Agung membidik peran mantan Direktur Utama PT Pos Indonesia I Ketut Mardjana dalam kasus dugaan korupsi proyek portable data terminal (PDT) di PT Pos Indonesia.
