"Untuk menuntaskan sekitar 1700 kasus sengketa tanah yang berdarah-darah."

Masalah pertanahan di indonesia memiliki catatan sejarah panjang, terbentang sejak kedatangan kaum penjajah hingga masa reformasi.

"Seharusnya Kapolsek berani tampil ke depan, bukan takut tampil karena memiliki rasa dirinya sebagai bawahan, karena tidak ada di kepolisian yang namanya atasan dan bawahan bila sudah menyangkut masalah hukum. Sehingga, jika Kapolsek tidak berfungsi makanya muncul persoalan konflik agraria."

"Saya mengutuk kenapa korbannya selalu anak-anak. Itu sangat-sangat disesalkan. Dalam hal ini Komnas HAM dan Pemerintah Daerah harus melakukan investigasi," kata Pramono di Gedung DPR, Jakarta, Senin (30/7/2012).

Rincian lahan yang dikuasai itu adalah: 1,2 juta hektare merupakan Hutan Tanaman Industri (HTI), 1 juta hektare perkebunan kelapa sawit, dan 2,7 juta hektare pertambangan batubara.

"Ketimpangan kepemilikan tanah atau lahan sungguh harus segera diselesaikan sesegera mungkin manakala kita sebagai bangsa tidak menginginkan kembali terjerembab dalam serangkaian konflik agraria yang berkepanjangan dan tak berkesudahan," pungkas Hajriyanto.

"Konflik agraria sebenarnya merefleksikan merosotnya keadilan agraria. Reformasi agraria dimaksudkan untuk mencegah dan mengatasi permasalahan ketidakadilan agraria serta konflik-konflik, atau dengan kata lain mengarahkan kebijakan pertanahan dari yang imparsial dan memihak pemodal ke arah lebih pro rakyat dan pro petani," kata Wakil Ketua MPR RI, Hajriyanto Thohari.

Menurut Rieke, problem agraria di Tebing Jaya akan dijadikan contoh untuk daerah lain bagaimana mengatasi persoalan lahan yang sampai saat ini sering muncul. "Pejabat yang hadir disini tidak mau dicap pejabat yang bloon. Harus ada solusi yang jelas terkait lahan usaha II sesuai dengan dijanjikan," tutur Rieke.

Sekretaris Jenderal Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), Ahmad Muzani meminta agar Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN), Joyo Winoto segera mundur.