Pemerintah dinilai telah gagal mengelola kekayaan alam sesuai amanat Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 yaitu dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

Seribuan  petani Jambi dari empat kabupaten;  Batanghari, Muara Jambi, Sarolangun dan Tanjung Jabung Timur melakukan aksi jalan kaki dari Jambi ke Jakarta.

Ki Bagus mendesak polisi mengungkap kasus korupsi korporasi di belakang pertambangan pasir itu, dalam hal ini dugaan peran PT IMMS.

Dari hasil investigasi yang dilakukan Komisi III DPR RI, diketahui ada bau kasus pencucian yang diduga dilakukan oknum kepala desa setempat bernama Haryono.

Dalam aksi keprihatinan atas kasus yang menimpa Salim dan Tosan, ribuan petani dan kaum miskin kota menyerukan pemerintah untuk segera mencari solusi untuk mengakhiri rangkaian kekerasan akibat konflik agraria khususnya konflik menyangkut pertambangan ini.

Menurut Abdon hal lain yang belum jelas pengaturanya dalam RUU ini adalah soal tanah milik masyarakat adat atau hak ulayat. Selama ini menurut Abdon belum ada satu pun undang-undang yang menjamin masyarakat adat atas tanah yang mereka miliki.

Konflik agraria ini sebenarnya bermula dari perampasan tanah pada tahun 1978-1981 dan masih berlanjut hingga saat ini.

Menurutnya, melihat fakta kebuntuan penyelesaian konflik agraria di tanah air selama ini, pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla perlu segera membentuk sebuah badan atau lembaga khusus yang bersifat adhoc untuk menyelesaikan konflik agraria secara menyeluruh.

Mafia tanah yang didefinisikan Ferry sebagai sifat dan karakter menyimpang dari tugas seharusnya yang diberikan badan atau intitusinya. Mulai dari menjual tanah-tanah ilegal, mafia juga bermain saat masyarakat mengurus perizinan atau pemilikan tanah.

Arif menambahkan permasalahan pertanahan dan agraria tersebut dipicu oleh munculnya kebijakan yang lebih menekankan pada pertumbuhan ekonomi dan investasi daripada pemerataan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat serta adanya penafsiran tentang konsep pertanahan dan agraria yang tidak sesuai dengan falsafah dan prinsip dasar UU PA. 

Perwakilan warga Sambirejo, Sragen, Jawa Tengah akan mengadukan kasus lahannya yang tak kunjung tuntas ke Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4).

Tahan seluas sekitar 300 hektar dikuasai warga setelah habis masa HGU PTPN IX, namun sampai saat ini tak kunjung tuntas penyelesaiannya.

Peneliti Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM), Wahyudi Djafar, mengungkapkan 2012 adalah tahun buram bagi para petani, pasalnya petani menjadi korban kekerasan fisik terbanyak dalam konflik lahan perkebunan yang terjadi.

Ketua Umum Partai Rakyat Demokratik (PRD), Agus Jabo Priyono, mengatakan sejak Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menjadi Presiden pada 2004, Konsorsium Pembaruan Agraria mencatat telah terjadi 618 konflik agraria yang melibatkan Perusahaan Partikelir dan Negara berhadapan dengan rakyat di seluruh wilayah Indonesia.