Sejak 2010 hingga 2015, terdapat 183 kepala daerah yang diproses oleh penegak hukum karena terkait kasus korupsi.
Kasus ini berawal saat 2006 silam, Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Berau melaksanakan kegiatan penyediaan sarana air bersih perkotaan.
