-
UU Perlindungan Saksi dan Korban Perluas Kategori Korban Kejahatan
Jum'at, 05/06/2015 23:00 WIBKasubdit Bidang Pekerjaan Umum, Perumahan dan Catatan Sipil Ditjen Otda Kemendagri Nyoto Suwignyo mengatakan, berdasarkan UU Perlindungan Saksi dan Korban, posisi kedudukan LPSK sudah setara sekretariat jenderal (setjen) dan setingkat menteri (lembaga non kementerian). Dari posisi itu, kewenangan dan tupoksinya sudah jelas.
Pemenuhan Hak Korban Kejahatan Masih Terabaikan
Jum'at, 05/06/2015 01:00 WIBSayangnya, kedua dimensi itu belum bisa berjalan beriringan. Pemenuhan aspek sosial hak korban kejahatan selama ini masih terabaikan.
Lima Tantangan Dalam Pembahasan RUU KUHP 2015 di DPR
Jum'at, 05/06/2015 00:00 WIBBerdasarkan pengalaman pembahasan model-model RUU lainnya di DPR, termasuk pembahasan RUU KUHP di tahun 2013-2014 lalu, Aliansi menilai ada banyak tantangan yang akan di hadapi oleh Pemerintah dan DPR.
Menakar Perlu Tidaknya Hakim Pemeriksa Pendahuluan
Rabu, 03/06/2015 00:00 WIBHakim pemeriksa pendahuluan ini nantinya akan mengontrol kinerja penyidik atau penuntut.
Hukum Acara Hakim Pemeriksa Pendahuluan Harus Diatur dalam RUU KUHAP
Jum'at, 29/05/2015 19:00 WIBAdanya Hakim Pemeriksa Pendahuluan ini dianggap akan bisa mengontrol kewenangan penyidik dengan menguji upaya paksa yang dilakukan seseorang.
Penetapan Status Tersangka Perlu Dibatasi
Jum'at, 29/05/2015 17:00 WIBPerlu ada batas waktu soal status bagi seseorang yang ditetapkan sebagai tersangka. Sebab selama ini penyidik bisa "sesenangnya" menetapkan orang sebagai tersangka.
Pembentukan Lembaga Hakim Pemeriksa Cegah Terjadinya Kriminalisasi
Senin, 18/05/2015 16:30 WIBKontrol terhadap penahanan seseorang atau seseorang yang dikriminalisasi harus melibatkan jaksa dan lembaga hakim pemeriksa.
Ganti Rugi Salah Tangkap atau Salah Tahan Tidak Boleh Terkendala APBN
Jum'at, 15/05/2015 23:00 WIBTerkait hal ini, Direktur Eksekutif Lembaga Kajian dan Advokasi untuk Independensi Peradilan (Leip) Arsil menuturkan, aturan ganti rugi salah tangkap atau salah tahan tersebut memang perlu direvisi.
Reformasi Hukum Acara Pidana Diperlukan untuk Cegah Kriminalisasi
Jum'at, 15/05/2015 22:00 WIBDirektur Eksekutif Lembaga Kajian dan Advokasi untuk Independensi Peradilan (Leip) Arsil mengatakan, permasalahan kriminalisasi perlu dibuat mekanisme penyelesaiannya dalam KUHAP.
Mahkamah Konstitusi Tegaskan Bukti Permulaan Perkara Pidana Minimal Dua
Selasa, 28/04/2015 21:00 WIBDalam putusannya MK menafsirkan frasa bukti permulaan, bukti permulaan yang cukup dan bukti yang cukup dalam KUHAP terkait penyidikan, penetapan tersangka, penangkapan dan penahanan harus memenuhi minimal dua alat bukti.
Pasal Pihak Ketiga Boleh Laporkan Penghinaan Pejabat Digugat ke MK
Kamis, 23/04/2015 23:00 WIBPasal ini digugat karena pihak ketiga yang tidak berkepentingan atas penghinaan terhadap pejabat negara boleh melaporkan tindak penghinaan tersebut pada kepolisian. Padahal berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi, untuk setingkat presiden saja harus melaporkan sendiri ketika terjadi penghinaan atas dirinya.
Gugatan SBSI Tentang Pasal 77 KUHAP Dinilai Tidak Lazim
Senin, 23/03/2015 17:00 WIBDewan Pengurus Pusat Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (DPP SBSI) mengajukan gugatan atas Pasal 77 KUHAP terkait obyek gugatan praperadilan. Pemohon meminta Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan putusan yang tidak sesuai dengan aturan seperti menambah dan mengurangi adalah tidak sah dan tidak mengikat.
Pemerintah Didesak Tarik Seluruh Tindak Pidana di luar KUHP ke Dalam Rancangan KUHP
Minggu, 01/03/2015 16:00 WIBNamun anehnya, kata Supriyadi, di sisi lain pemerintah justru mendorong tindak pidana baru yang berkembang di luar KUHP.
ICJR: Tahun 2015 Pemerintah, DPR dan Lembaga Penegak Hukum Wajib Lakukan Reformasi Hukum Menyeluruh
Senin, 12/01/2015 03:00 WIBKetua badan pekerja ICJR Anggara Suwahju mengatakan, berdasarkan situasi reformasi hukum di sektor pidana pada 2014, maka ada beberapa hal yang direkomendasikan oleh ICJR untuk dilakukan pemerintah, DPR dan juga Mahkamah Agung.
ICJR: Tahun 2014 jadi Tahun Utang Pembahasan UU dan Overkriminalisasi Lewat UU
Senin, 12/01/2015 01:00 WIBSecara umum dalam aspek reformasi hukum di sektor pidana, program rencana program legislasi pemerintah pada umumnya merupakan utang lama dari pemerintahan SBY.