-
Meracik Ramuan Pengawasan Holding BUMN
Senin, 01/02/2016 13:00 WIBHanya saja, menurut anggota Komisi VI DPR Hafisz Tohir, pembentukan holding ini perlu pengawasan khusus, terutama terkait status perusahaan setelah holding dilakukan. Karena itulah Komisi VI akan mengusulkan adanya pasal khusus terkait pengawasan atas holding BUMN ini.
Didera Kasus, Pelindo II Melenggang Jadi Induk Holding
Rabu, 09/12/2015 15:00 WIBKomisi VI DPR RI mengingatkan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno untuk berhati-hati menetapkan PT Pelindo II (Persero) sebagai induk holding BUMN di bidang pelabuhan.
Maju Mundur Rencana Holding BUMN
Jum'at, 23/10/2015 11:00 WIBPresiden Joko Widodo mendorong perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) diperkuat melalui holdingisasi atau join venture agar mampu bersaing di tingkat global.
Revisi UU BUMN, DPR Pertegas Akses Pengawasan atas Anak Usaha dan Holding BUMN
Kamis, 16/04/2015 12:31 WIBKomisi VI DPR RI keberatan karena selama ini hanya dapat berurusan dengan induk holding BUMN dan tidak bisa mengakses ke anak usaha holding BUMN.
Sengketa Lahan Ganjalan Holding Perkebunan
Minggu, 05/10/2014 21:00 WIBDia mengaku aset-aset yang bermasalah tersebut akan diselesaikan dalam waktu singkat, sebab aset tersebut sudah menjadi tanggung jawab Induk Holding BUMN Perkebunan.
Salah Faham Prosedur Penetapan Anak Usaha BUMN
Minggu, 05/10/2014 15:00 WIBAzam menilai selama ini Kementerian BUMN telah salah memahami entitas anak usaha BUMN. Menurutnya selama ini anak usaha BUMN dianggap bukanlah BUMN tetapi sebagai perusahaan swasta.
Wujudkan Tol Laut lewat Holding BUMN Pelabuhan
Kamis, 02/10/2014 22:00 WIBPerusahaan yang akan dimasukkan kedalam BUMN Pelabuhan adalah PT PAL (Persero), PT Dok dan Perkapalan (Persero), PT Pelindo I (Persero) sampai PT Pelindo IV (Persero).
Meski Dilarang DPR, Kementerian BUMN Tetap Jual Saham Perdana Anak Usaha Holding BUMN
Kamis, 02/10/2014 18:00 WIBKementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) memastikan setelah pembentukkan Holding BUMN Perkebunan, anak usaha Holding BUMN yaitu PTPN VII (Persero) akan melakukan penawaran perdana saham (Initial Public Offering/IPO).
BPK Masih Punya Kewenangan Audit Holding BUMN Perkebunan
Senin, 29/09/2014 13:00 WIBPembentukkan holding Badan Usaha Milik Negara BUMN tidak akan menghilangkan hak negara dalam hal pengawasan aset dan kinerja keuangan.
Kementerian BUMN Tetap Bentuk Holding BUMN Perkebunan
Sabtu, 27/09/2014 20:02 WIBMenurut Dahlan apa yang disampaikan oleh Komisi VI DPR RI hanyalah rekomendasi bahkan beberapa anggota DPR juga tidak ada yang mempermasalahkan pembentukkan holding.
DPR Hambat Pembentukan Holding BUMN
Sabtu, 27/09/2014 19:02 WIBSudah 12 tahun lalu Kementerian BUMN mencoba untuk memperjuangkan proses terjadinya holding perkebunan.
Kepemilikan Saham Pemerintah di Anak Usaha Holding Perkebunan Tersisa 10 Persen
Rabu, 24/09/2014 21:00 WIBKementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menegaskan bahwa negara tetap masih memiliki saham terhadap anak usaha holding perkebunan. Ketika perusahaan BUMN dibidang perkebunan itu membentuk holding dibawah kendali PTPN III (Persero).
Holding BUMN Disetujui oleh Presiden, DPR Wanti-Wanti Anak Usaha Holding Jangan IPO
Jum'at, 19/09/2014 21:00 WIBDahlan meyakini jika holding perkebunan terbentuk dalam waktu lima tahun kemampuan laba BUMN perkebunan bisa setara dengan Astra Agro.
DPR Tolak Usulan Pembentukkan Holding BUMN Energi
Kamis, 03/07/2014 10:00 WIBAnggota Komisi VI DPR menyatakan menolak usulan pembentukan holding BUMN Energi seperti diusulkan sejumlah ahli geologi.
Soal Holding BUMN Kehutanan, DPR Nilai Dahlan Terlalu Menyederhanakan Masalah
Selasa, 01/07/2014 12:00 WIBWakil Ketua Komisi VI DPR RI Azam Natawijana mengatakan, Dahlan terlalu menyederhanakan masalah jika beranggapan holding ini bisa sukses seperti holding yang dilakukan BUMN semen dan pupuk.