Hasanuddin mengatakan perincian seluruh angka dari mulai pendapatan hingga belanja negara tidak dicantumkan perinciannya dalam UU APBN TA 2015. Perinciannya hanya diatur dalam Perpres.

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengesahkan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2015.

Porsi belanja tidak terikat (discreationary spending) pada APBN 2015 membatasi ruang gerak pemerintah Jokowi untuk melakukan ekspansi belanja yang bersifat produktif.