JAKARTA,GRESNEWS.COM - Setelah sempat ditunda, Sidang Paripurna pengesahkan APBN 2018 akhirnya diketok. APBN 2018 ditetapkan sebesar Rp2.220,6 triliun. Angka tersebut lebih sedikit dari Rancangan yang sebelumnya ajukan sebesar Rp2.204,3 triliun.

Belanja tersebut terdiri dari pemerintah pusat sebesar Rp1.454,4 triliun yang meliputi Kementerian Lembaga (K/L) Rp 847,4 triliun dan non K/L Rp 607,05 triliun.

"Belanja negara dalam tahun 2018 sebesar Rp 2.220,6 triliun, terdiri dari belanja pemerintah pusat sebesar Rp 1.454,4 triliun," kata Ketua Banggar DPR RI Aziz Syamsuddin saat Sidang Paripurna di Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu (25/10).

Sementara untuk transfer daerah dipatok sebesar Rp766,1 triliun dan dana desa sebesar Rp60 triliun.

Sedangkan dari sisi penerimaan negara dipatok Rp1.894,7 triliun atau lebih tinggi Rp 16,2 triliun dari yang diajukan. Terdiri dari penerimaan dalam negeri Rp1.893,5 triliun dan hibah Rp1,19 triliun.

Dengan postur anggaran tersebut, APBN kali ini terjadi defisit anggaran Rp325,9 triliun atau 2,19% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Defisit nantinya akan ditutup oleh penarikan utang oleh pemerintah.

"Maka disepakati defisit dalam APBN Tahun anggaran 2018 adalah 2,19%," ujar Aziz.

Asumsi makro untuk pertumbuhan ekonomi dipatok sebesar 5,4%, tingkat inflasi sebesar 3,5%, nilai tukar rupiah dengan rata-rata Rp 13.400 per US$, tingkat suku bunga SPN 3 bulan ditetapkan sebesar 5,2%. Selanjutnya terkait ICP sebesar US$ 48 per barel, lifting minyak sebesar 800.000 barel per hari, lifting gas bumi 1,2 juta barel setara minyak.

Selain itu angka  pengangguran ditetapkan 5%-5,3%, untuk tingkat kemiskinan sebesar 9,5%-10,0%. Sedangkan untuk gini rasio menjadi 0,38, dan indeks pembangunan manusia (IPM) ditetapkan 71,50.

Dari 10 fraksi yang ada di DPR, sebanyak 8 fraksi menyatakan menyetujui RAPBN 2018 untuk dijadikan undang-undang. Sementara  Fraksi Partai Gerindra menolak dan Fraksi PKS menerima dengan catatan. (dtc/rm)

JAKARTA, GRESNEWS.COM - Memasuki tahun politik 2019, APBN 2018 dinilai sangat rentan disusupi agenda politik. Program-program pembangunan yang dirancang sebelumnya berpotensi disetir untuk penguatan basis-basis politik tertentu, sehingga anggaran tak lagi murni untuk mencapai target pembangunan. "Untuk itu pelaksaan APBN 2018 perlu diawasi," ujar Anggota Komisi XI DPR RI Geri Gunawan dalam rilisnya, Selasa (19/9).

Ia mengatakan bawah Tahun 2018 menjadi tahun krusial karena tahun tersebut menjelang pileg dan pilpres 2019. Hal ini penting untuk mengingatkan Presiden Joko Widodo agar tetap fokus dan konsisten melaksanakan APBN 2018.

"Jangan sampai seluruh program yang ada disulap menjadi alat penguatan basis-basis politik dan sarana kampanye pencitraan. Apalagi, Pak Jokowi sebagai incumbent diperkirakan akan maju sebagai calon Presiden 2019." tambahnya.

Ia menyebut pembagian sertifikat yang kerap dilakukan Jokowi,  lebih merupakan bagian dari pencitraan. "Itu adalah pekerjaan teknis yang bisa dilakukan aparatur kementerian atau Pemda," ujarnya.

Menurutnya Presiden tak perlu larut dalam pekerjaan sangat teknis. Tapi yang harus dipikirkan presiden saat ini adalah potensi dikuasainya tanah rakyat oleh pemodal besar. Krusial lagi untuk dipikirkan Presiden adalah utang negara yang sudah mencapai Rp3.779.

Selain itu,  presiden lebih baik berfokus pada soal ketimpangan ekonomi yang mencapai 0,39, kemiskinan yang mencapai angka 27,77 juta jiwa, rata-rata anak bersekolah yang masih di bawah 8 tahun, serta ancaman disintegrasi; bahaya bangkitnya PKI, sampai tragedi kemanusiaan Rohingya. Itu adalah tugas berat yang dipikul Presiden.

"Tahun 2018, sebaiknya Pak Jokowi konsentrasi agar pelaksanaan APBN 2018 berjalan sesuai rencana dan tetap pada rules yang ada," kata politisi dari Gerindra itu, seperti dikutip dpr.go.id.

Disebutkannya,  belanja RAPBN 2018 dipatok sebesar Rp 2.109 triliun. Naik 5 persen (Rp 15,5 triliun) dari APBNP 2017. Kenaikan belanja paling besar ada di belanja pusat sebesar Rp 1.443 triliun atau naik 7 persen dari APBNP 2017.

Pada konteks ini, menurutnya ada beberapa item belanja yang perlu diwaspadai disetir untuk tujuan politik antara lain: anggaran perlindungan sosial tersebut terdiri dari subsidi di luar subsidi pajak sebesar Rp161,6 triliun, Program Keluarga Harapan (PKH) yang naik dari Rp9,98 triliun menjadi Rp 17,3 triliun di 2018.

Program lain juga mengalami kenaikan, seperti Program Indonesia Pintar dari Rp9,5 triliun menjadi Rp10,8 triliun, Anggaran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) bagi warga miskin dan penerima bantuan iuran (PBI) ditetapkan sebesar Rp25,5 triliun. Lalu, bantuan pangan Rp13,5 triliun dan dana desa Rp60 triliun.

Dikatakannya, patut terus dingawasi pelaksanaan APBN 2018 agar tidak melenceng dari tujuannya. Rakyat Indonesia harus tahu bahwa anggaran itu salah satunya bersumber dari utang negara yang sejak Januari 2017 sudah bertambah Rp313 triliun. "Itu semua adalah hak seluruh rakyat Indonesia sehingga wajib hukumnya untuk terus diawasi dan dimintai pertanggungjawabannya secara transparan," tambah Heri. (rm)

Pemerintah akan benar-benar merealisasikan langkah pengetatan anggaran dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2017.

JAKARTA, GRESNEWS.COM - Sidang Paripurna DPR tentang Rancangan APBN tahun 2018 tak dihadiri hampir separuh anggota DPR. Sidang paripurna yang mengagendakan penyampaian tanggapan pemerintah terhadap pandangan fraksi atas kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal RAPBN 2018 itu hanya dihadiri 185 anggota dari dari total 559 jumlah anggota DPR.

Padahal anggota DPR yang mengisi daftar hadir ada 305 anggota, namun hanya 185 orang yang berada ditempat, sebanyak 254 anggota menyatakan izin.

Berikut jumlah anggota DPR yang hadir di sidang paripurna berdasarkan masing-masing Fraksi PDIP 5 anggota, Fraksi Partai Golkar 40 anggota, Fraksi Partai Gerindra 35 anggota, Fraksi Demokrat 25 anggota,Fraksi PAN  15 anggota, Fraksi PKB 15 anggota, Fraksi PKS 16 anggota, Fraksi PPP  10 anggota, Fraksi NasDem 17 anggota dan Fraksi Hanura dengan 7 anggota.   

Sidang paripurna yang dipimpin Wakil ketua DPR Taufik Kurniawan. Serta didampingi empat pimpinan lainnya yakni, Ketua DPR Setya Novanto, Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah, Fadli Zon, dan Agus Hermanto sejatinya akan mendengarkan penyampaian pemerintah yang diwakili Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati tentang tanggapan atas pandangan fraksi sebelumnya.

"Agenda rapat mendengarkan tanggapan pemerintah terhadap pandangan fraksi atas kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal RAPBN tahun 2018," ujar Taufik membuka sidang.

Dalam paparannya di Ruang Sidang Paripurna, Gedung Nusantara II DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (6/6). Menteri Keuangan Sri Mulyani menyampaikan bahwa pemerintah, menghargai pandangan seluruh fraksi mengenai asumsi pertumbuhan ekonomi yang harus didorong lebih tinggi untuk menggerakkan sektor riil, menyerap tenaga kerja, serta meningkatkan kemakmuran rakyat, sehingga mempercepat pengurangan kemiskinan dan kesenjangan.

Menurutnya pertumbuhan ekonomi 2018 diproyeksikan sebesar 5,4% sampai 6,1%. Hal ini mencerminkan kombinasi optimisme dan kehati-hatian karena masih ada ketidakpastian global.

Strategi pemerintah melalui penguatan seluruh sumber pertumbuhan yaitu konsumsi rumah tangga, investasi, dan ekspor, serta belanja pemerintah yang lebih produktif dan efisien.

"Konsumsi rumah tangga dijaga untuk tumbuh 5,4%, melalui peningkatan kesempatan kerja, menjaga inflasi yang rendah dan dukungan belanja sosial," ujar Sri Mulyani.

Selain itu investasi juga diproyeksikan tumbuh 8,0% dengan keberlanjutan belanja infrastruktur pemerintah dan peningkatan partisipasi BUMN dan swasta dalam pembangunan infrastruktur. Pemerintah juga terus mengoptimalkan sumber-sumber pembiayaan investasi di luar APBN, dan memperbaiki iklim investasi dengan penyederhanaan regulasi.

Adapun peningkatan peringkat rating Indonesia menjadi investment grade oleh S&P diharapkan memperbaiki kepercayaan swasta dan meningkatkan aliran modal masuk ke Indonesia.

"Dengan peningkatan investasi maka kapasitas produksi meningkat dan lapangan kerja baru dapat diciptakan," katanya.

Sementara terkait asumsi nilai tukar rupiah pemerintah patok di kisaran Rp13.500 hingga Rp13.800/US$. Pemerintah, menurutnya, pada kerangka ekonomi 2018 sependapat dengan pandangan fraksi PDIP, Partai Gerindra, PKS, Partai Demokrat, PAN dan PKB, bahwa nilai tukar perlu dilakukan dengan hati-hati dan sesuai nilai fundamentalnya.

"Perlunya menjaga nilai tukar rupiah agar sesuai fundamental yang menopangnya, namun tetap mendukung ekspor, memperbaiki transaksi berjalan, dan menarik aliran modal asing," beber Sri Mulyani saat penyampaian tersebut di Ruang Paripurna Gedung Nusantara II, DPR, Jakarta, Selasa (6/6).

Namun upaya ini, dipengaruhi oleh kondisi eksternal, domestik, serta kebijakan yang ditempuh pemerintah bersama dengan otoritas lainnya. Untuk itu pemerintah bersama  otoritas moneter berkoordinasi melalui bauran kebijakan dalam menjaga kondisi perekonomian domestik dan memitigasi risiko-risiko eksternal.

Sementara di sektor riil, kinerja transaksi berjalan diharapkan membaik seiring dengan perbaikan ekonomi dunia yang terus berlanjut di 2018. Adapun, dalam menetapkan asumsi nilai tukar di 2018 juga akan melihat beberapa faktor risiko seperti dampak kebijakan proteksionisme AS terhadap Indonesia melalui Tiongkok sebagai mitra dagang utama.

Pemerintah juga memperkuat kerja sama internasional untuk menjaga kepercayaan terhadap rupiah dengan membangun jaring pengaman dengan mitra dagang utama, baik bilateral, regional, dan global. "Di antaranya melalui fasilitas Bilateral Currency Swap Agreement (BCSA), Bilateral Swap Arrangement (BSA), dan Chiang Mai Initiative Multi/atera/ization (CMIM)," paparnya. (dtc/rm)

Hasanuddin mengatakan perincian seluruh angka dari mulai pendapatan hingga belanja negara tidak dicantumkan perinciannya dalam UU APBN TA 2015. Perinciannya hanya diatur dalam Perpres.

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengesahkan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2015.

Porsi belanja tidak terikat (discreationary spending) pada APBN 2015 membatasi ruang gerak pemerintah Jokowi untuk melakukan ekspansi belanja yang bersifat produktif.

Angka APBD tersebut naik menjadi Rp49,9 triliun dari Rp45,86 triliun yang diajukan Pemprov

Pendapatan negara yang diperkirakan dalam APBNP sebesar Rp1358,2 triliun outlooknya Rp1333,3 triliun atau sekitar 98,2 persen.

Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Agus Rahardjo menerangkan, dalam APBN 2012, sebesar Rp1.548,3 triliun atau sekitar 40% APBN diperuntukkan bagi pengadaan barang/jasa pemerintah.

Penyebaran buku itu untuk menunjukkan kepada publik tentang sikap partai yang tegas dan terdokumentasi dengan baik. Buku juga bagian dari pencerdasan politik anak bangsa.

APBN belum mencerminkan keadilan sosial dan kesejahteraan rakyat sesuai dengan amanat UUD 1945 yang menyatakan APBN bertanggung jawab sebesar besarnya untuk kemakmuran rakyat, hak-hak warga dalam penghidupan yang layak, mendapatkan pendidikan, dan pelayanan kesehatan.

Alokasi belanja pemerintah pusat sebesar Rp1.154,4 triliun dan pemerintah telah siapkan anggaran subsidi hingga Rp317,2 triliun dan anggaran subsidi non energi dengan nilai Rp42,5 triliun.

"Secara umum, Fraksi Partai Golkar menyetujui semua poin yang ada pada RUU APBN 2013, namun tetap dengan berbagai catatan."

"Anggaran dibuat bukan hanya untuk ketahanan fiskal sebagaimana yang sering disebut-sebut, tetapi APBN yang bisa membuat rakyat nyaman dan aman bukan melulu ketahanan fiskal."